Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tak Bisa Dihukum Potong Tangan, KPK Ungkap "1 Meter" Kode Suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Gubernur di Provinsi berjuluk 'Serambi Mekah' ini kini meringkuk di tahanan KPK di Jakarta hingga Jumat (6/7/2018).

Editor: Mansur AM
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan ilustrasi tangan 

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOCA," ujar Basaria.

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. "Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," kata dia.

Sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dibawanya Irwandi Yusuf untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ke Jakarta dan bukan menggunakan Syariat Islam di Aceh karena pidana korupsi hingga saat ini belum ada qanun atau perundangan yang mengaturnya.

Aceh merupakan provinsi Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan hingga saat ini hukuman cambuk di provinsi itu baru diterapkan untuk pelaku kejahatan terkait alkohol, judi, dan zina.

Basaria mengatakan, Irwandi akan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, menggunakan UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi.

"Penegakan hukum akan dilakukan di Jakarta, sama seperti kepala daerah lainnya," kata Basaria.(Tribunnews.com/Kompas.com)

Baca: Jangan Salah! Daftar CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id Tapi Pengumuman Pendaftaran Tunggu di menpan.go.id

Baca: Detik-detik Mamah Dedeh Minta Maaf Karena Pernyataan Kontroversial di Indosiar Berikut Reaksi PBNU

Baca: Tutut Soeharto Unggah Momen saat Dipukul Ayahanda, Tak Bisa Ia Lupakan hingga Sekarang

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved