Waris Halid Dukung Pemekaran Kepulauan Selayar: Akses Layanan Dasar Harus Lebih Dekat ke Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, SELAYAR – Wacana pemekaran wilayah Kepulauan Selayar kembali mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid.

Menurutnya, pemekaran bukan sekadar pemisahan administratif, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata di wilayah kepulauan.

“Saya mendukung penuh pemekaran Kepulauan Selayar, termasuk pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah. Dengan pemekaran, pelayanan akan lebih dekat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih terbatas,” ujar Andi Waris Halid, Rabu (8/10/2025).

Ia menegaskan, pemekaran wilayah harus dilakukan melalui kajian yang matang dan uji sahih agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Pemekaran harus melalui kajian dan uji sahih yang ketat, termasuk aspek administrasi geografis dan sumber daya alam, kemampuan fiskal kabupaten induk untuk membiayai daerah pemekaran, penyediaan dana untuk pilkada, hingga pendanaan dari Kementerian Keuangan. Semua persyaratan ini harus dipenuhi agar pemekaran tidak hanya menjadi perubahan administratif semata, tetapi benar-benar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali, menyampaikan dukungannya terhadap proses pemekaran wilayah kepulauan.

“Kami sebagai pemerintah daerah tidak akan mempersulit proses pemekaran ini. Kami memahami kondisi geografis yang berat dan tantangan pelayanan yang ada. Pemekaran merupakan solusi untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kepulauan Selayar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Selayar, Mappatunru, yang menilai pemekaran merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat kepulauan.

“Kami sependapat bahwa pemekaran adalah sebuah keniscayaan yang harus didukung. Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sudah sepakat dan saling mendukung untuk memastikan proses ini berjalan lancar,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat Pulau Pasilambena, M. Syukri, yang juga anggota DPRD dari Dapil Pasimarannu–Pasilambena. Ia menyoroti kesulitan warga pulau terluar dalam mengakses layanan dasar.
“Saat ini untuk tiba ke pulau induk memakan waktu 31 jam dengan kapal. Ini sangat berat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih. Pemekaran adalah harapan agar layanan ini bisa lebih dekat dan cepat dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau terluar seperti kami,” ujarnya.

Kajian akademis dan administratif terkait pemekaran disebut telah dilakukan secara mendalam, mencakup aspek geografis, fiskal, dan kesiapan kelembagaan.
Proses ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD, Bupati, anggota DPRD dari dapil kepulauan seperti H. Andi Idris, Syukri, S.IP, dan H. Onder Hidayat, serta lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, pemekaran Kepulauan Selayar diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan, pemerataan layanan dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.