Jelang Pencoblosan, DPD RI Kunjungi Kabupaten Polman

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, POLMAN - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite I, II dan III melakukan rapat koordinasi kunjungan kerja di Kabupaten Polman, jelang pencoblosan calon Bupati dan Wakil Bupati Polman pada 27 Juni mendatang.

Rapat dilangsungkan di Kantor Panwaslu Polman, Jl Andi Depu, Kelurahan Lantoro, Kecamatan Polewali, Sulbar, Senin (25/6/2018).

Dihadir Dandim 1402 Polman Letkol Arh Dedi Serya Arianto, Wakapolres Polman Kompol Mihardi, Ketua Panwaslu Polman Suaib Alimuddin, Ketua DPRD Polman Fariruddin Wahid, Perwakilan Kesbangpol Sulbar dan seluruh ketua dan anggota Panwascam.

Anggota Komite I DPD RI Muhammad Asri Anas mengatakan, kunjungan kerja tersebut dalam rangka evaluasin secara komperensi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2018, khususnya di Kabupaten Polman dan Mamasa.

"Hari ini sebenarnya kunjungan kami dengan komisi II DPR RI seluruh Indonesia. Hanya karena personel kurang hanya sekitar 70 sementara yang mau dievaluasi 171 sehingga saya sendiri di Sulbar,"kata Asri Anas

"Tujuannya ini mengevaluasi kesiapa sesuai dengan undang-undang terhadap penyelenggaraan Pilkad serentak ini. Seperti yang kita jelaskan tadi secara umum di Indonesia masih banyak kekurangan-kekurangan,"tambahnya.

Namun yang paling penting, kata dia, pihaknya ingin mendapatkan masukan serius terkait rencana sekian banyak revisi undang-undang yang akan dilakukan dan penyesuaian di DPR RI.

"Seperti undang-undang desa, undang-undang ASN terhadap persiapan penyelenggaraan pemilih serentak tahun 2024 mendatang. Karena tahun 2024 itu sudah benar-benar secara nasional. Termasuk salah satunya adalah kita evaluasi kesiapan penyelengara bukan hanya pelaksanaan 171 daerah ini, tapi juga persiapan pemilu 2019,"ujarnya.

Asri menilai, khusus di Kabupaten Polman persiapan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan tahapan penyelenggaraan, meski sedikit menuai kritit misalnya perdiatribusian C6 yang belum sampai.

"Karena sesuai tahapan seharusnya sampai besok. Kecuali kalau besok tidak sampai semua bisa kita pertanyakan. Tentu saya juga sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu agar dikontrol karena itu bisa menjadi sumber masalah kalau misalnya ada yang tidak sampai, karena masyarakat kadang-kadang tidak mau datang kalau tidak memegang C6 atau hanya memegang KTP-el," kata dia.

Alumni Fakultas Sastra Unhas itu, juga berharap siapapun pemengan pada Pilkada Polman tahun ini dapat diterima, sebab, kata dia, itulah hasil dari proses demokrasi.

"Dan tentu kita berharap KPU, Panwas dan pihak keamanan tetap melaksanakan tugas secara profesional khusunya di Polman dan Mamasa," tuturnya. (*).