Bukan Hoax, CPNS 2018 Dibuka Setelah Pilkada, Paling Banyak Dicari untuk Posisi Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Mohammad Ridwan mengatakan, jika sampai saat ini, perhitungan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di pusat dan daerah belum selesai dilakukan.

Penerimaan CPNS rencananya akan dibuka setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, 27 Juni 2018 atau setelah Lebaran Idulfitri 1439 H.

Baca: Hadapi Madura United, Mantri Unit Bank BRI Selayar Prediksi Marc Klok Cetak Gol

Baca: Heboh Pemuda Bercanda Soal Bom, Netizen Justru Ungkap Hal Mengejutkan: Pramugari yang Salah Dengar

"Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018 setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018. Jadi surat tentang laporan penetapan e-formasi itu hoax,” ujar Ridwan, Jumat (25/5/2018), sebagaimana dikutip dari laman resmi BKN, Bkn.go.id.

Lanjut kata Ridwan, “Masyarakat agar tidak percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi resmi penerimaan CPNS hanya dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN melalui www.bkn.go.id dan kanal-kanal media sosial resmi milik BKN."

Baca: Belum Kelar, Giliran Angga Wijaya Ungkap Masa Lalu Dewi Perssik, Singgung Soal Sosok Lelaki Ini

Baca: Aksi Demo Sergio Ramos Depan Kedubes Spanyol Ternyata Bukan Hoax, Ini 2 Tuntutannya

Posisi Prioritas

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur, dalam siaran persnya, Selasa (29/5/2018), mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS pada tahun ini akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Ini kabar gembira buat anda para sarjana pendidikan, keperawatan, kedokteran, maupun teknik.

Baca: 3.760 ASN Toraja Utara Bakal Terima THR, Ini Jadwalnya

Baca: Petani Merica di Lutim Harap Nurdin Abdullah Jadi Gubernur

Rekrutmen CPNS pun akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.

Baca: Panwaslu Sidrap Cari 650 Pengawas TPS

Baca: Waspada! Ustadz Abdul Somad Tegaskan Tak Punya Akun Twitter, Akun yang Ini Palsu

Saat ini jumlah PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.

Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Baca: Kepala SMP Muhammadiyah 3 Makassar Doyan Buka Puasa dengan Pallubutung

Baca: Satu Lagi Pilot Garuda Indonesia Dinonaktifkan, Gara-Gara Postingan Denny Siregar?

Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.

“Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas,“ tambahnya.

Baca: Ngaku Disuruh Aborsi, Wanita yang Posting Capture Percakapannya dengan Pilot Alami Hal Ini

Baca: Ragam Komentar Netizen pada Foto Lucinta Luna Karya Fotografer Mario Ardi, Asli Bikin Ngakak

Untuk itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.

“Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch,“ imbuhnya. 

Baca: Aziz Qahhar Nilai Taufan Pawe Pantas Jadi Pemimpin

Baca: Presiden Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Beri Gaji Rp 112 Juta ke Megawati Soekarnoputri dkk