Sengketa Pilwali Makassar

Komisioner KPU Makassar: Tidak Ada Pembatalan SK, Appi-Cicu Tetap Calon Tunggal

Ia menegaskan jika SK 64 yang telah diterbitkan atas petunjuk MA hingga saat ini masih berlaku dan tak ada pembatalan.

Komisioner KPU Makassar: Tidak Ada Pembatalan SK, Appi-Cicu Tetap Calon Tunggal
dok google
Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Marak beredar kabar jika pasca putusan sidang sengketa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar, Surat Keputusan (SK) Nomor 64 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar batal.

SK Nomor 64 tersebut diketahui merupakan SK yang dikeluarkan KPU Makassar dengan menetapkan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai Calon Tunggal.

Terbitnya SK itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang mendiskualifikasi Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) sebagai Paslon akibat melanggar Undang-Undang No 10 Pasal 71 Tahun 2016.

Namun opini kembali dimunculkan oleh pihak DIAmi dimana menurut tim hukumnya SK Nomor 64 tersebut telah batal karena Panwaslu telah mengeluarkan amar putusan yang menerima gugatan DIAmi setelah didiskualifikasi.

Terkait hal itu salah satu Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, mengaku jika hal tersebut keliru.

Ia menegaskan jika SK 64 yang telah diterbitkan atas petunjuk MA hingga saat ini masih berlaku dan tak ada pembatalan.

"Tidak benar ada pembatalan SK 64 KPU Makassar. Adapim hasil Pleno tanggal 16 Mei lalu yang nenjadi tindak lanjut dari hasil sidang panwass adalah bahwa kami sepakat keputusan KPU kukuh pada hasil putusan MA," tegasnya.

Langkah KPU Makassar yang mengabaikan putusan Panwaslu Lanjut Rahma meruoakan hasil dari konsultasi ke KPU Sulawesi Selatan dan KPU RI.

"Jadi ini tidak serta merta merupakan keputusan di KPU Makassar tetapi sebelum kami plenokan kita konsultasikan ke KPU Sulsel dan Pusat," lanjutnya.

Begitupun saat menerbitkan SK 64, Rahma lagi-lagi menegaskan bahwa langkah yang diambil itu merupakan hasil dari konsultasi di KPU Sulsel dan Pusat.

"Intinya bahwa semuanya melalui hasil konsultasi. Jadi saya pertergas keputusan tersebut tindak lanjut dari putusan MA, jadi dengan mempedomani putusan MA tidak ada lagi perubahan atas putusan tersebut, tidak ada pula pembatalan setelahnya," tegasnya.

Penulis: Alfian
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved