Peringati Harkitnas, Pj Gubernur Sulsel: Korupsi Musuh Bersama

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono menjadi inspektur upacara (Irup) pada Hari Kebangkitan Nasional ke-110 di tahun 2018 lingkup Pemprov Sulsel, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/5/2018).

Dalam sambutannya, Soni menyampaikan dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, rakyat harus berinisiatif untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, serta berjuang demi meraih kemerdekaan dengan membentuk kekompakan dan kebersaman.

"Kita nyaris tak punya apa-apa. Kita hanya memiliki semangat dalam jiwa dan kesiapan mempertaruhkan nyawa. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa semangat dan komitmen itu saja telah cukup asakan kita bersatu dalam cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan bangsa," kata Sumarsono, dalam sambutan seragam.

Ia pun membeberkan, seperti Boedi Oetomo. Ia telah memberi contoh bagaimana menghadang dengan berkumpul dan berorganisasi tanpa melihat asal-muasal primordial, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakar utama kemerdekaan.

Boedi Oetomo menjadi salah satu penanda utama bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan.

Demikian juga Presiden Pertama dan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno, pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1952 mengatakan bahwa pada hari itu bangsa Indoensia mulai memasuki satu ide, satu naluri pokok bangsa Indonesia, yaitu keinginan untuk merdeka.

Seusai upacara, Sumarsono menyampaikan bahwa, momentum ini harus menjadikan Indonesia lebih baik. Termasuk pemberantasan korupsi dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

"korupsi itu musuh kita bersama makin banyak korupsi masyarakat makin tidak sehat, negara banyak koruptor itu negara yang tidak sehat, kalau kita ingin bangsa ini sehat bangkit kembali, ya sebenarnya harus diberantas korupsi," ucapnya.

Karena adalah persoalan mentalitas jadi dapat dimulai dari langkah-langkah penyadaran dulu terkait anti korupsi, kalau mau bangkit penyakit di negara ini harus dihilangkan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pengembangan dan perbaikan sistem kemudian penguatan mental birokrasi dan kesadaran masyarakat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif terpercaya dan demokratis.

"Demokratis melalui pilkda yang jujur, adil dan bersih, pemerintahan, yaitu pelayanan publik yang gampang diakses oleh masayarakat tanpa harus bayar, mereka memberikan terbaik," ujarnya.

Seorang birokrat juga harus menjaga diri dengan tidak melakukan tindakan koruptif. Terkadang lingkungan dapat dengan kuat mempengaruhi, maka diperlukan gerakan anti korupsi dan gerakan tata kelola pemerintahan untuk membangkitkan Indonesia dan harus menjadi gerakan bersama. (*)