Disoroti, Panwaslu Enrekang Evaluasi Kinerja Seluruh Perangkatnya
Olehnya itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk lebih aktif dalam menjalankan Tupoksinya di lapangan.
Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Enrekang memanggil seluruh perangkatnya untuk mengikuti rapat internal di sekretariatnya di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Minggu (13/5/2018).
Rapat yang diikuti oleh seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) membahas terkait evaluasi kinerja dan maksimalisasi pengawasan Pilkada 2018.
Menurut Ketua Panwaslu Enrekang, Suardi Mardua, rapat tersebut dilakukan untuk lebih mengintensifkan fungsi dan kerja pengawasan para perangkatnya.
Apalagi selama ini, pihaknya menerima berbagai sorotan dari masyarakat terkait masih lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh perangkat Panwaslu Kabupaten Enrekang.
Baca: Pengunjuk Rasa Minta Komisioner Panwaslu Enrekang Mundur, Ini Alasannya
Baca: Panwaslu Enrekang Cari Pelaku Pengrusakan APK Paslon MB-Asman
"Jadi dalam rapat ini kita tekankan agar para PPL dan Panwascam betul-betul menjalankan tugasnya dengan independen, karena jujur selama ini kita masih mendapat sororan masyarakat terkait kinerja pengawasan yang masih lemah," kata Suardi Mardua kepada TribunEnrekang.com.
Olehnya itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk lebih aktif dalam menjalankan Tupoksinya di lapangan.
Dengan aktif menjemput bola dan mendapatkan temuan pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terjadi di lapangan.
Apalagi di Bulan Suci Ramadhan pengawasan terkait pembagian sembako atau pun hal-hal yang berbau money politik seperti pemberian THR dari Paslon harus diintensifkan pengawasannya.
"Jadi mulai saat ini, saya tekankan kepada seluruh perangkat pengawasan agar aktif jemput bola dan mencari temuan pelanggaran di lapangan, jangan hanya diam diri tunggu laporan saja," tuturnya.
Ia menegaskan, tak segan-segan memberi sangsi dan mencopot anggotanya yang tidak bekerja sengan maksimal dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (11/5/2018) lalu, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Orang Sulawesi (Alos) Penegak demokrasi menyoroti kinerja Panwaslu Enrekang lantaran dinilai tak mampu memproses banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon.
Bahkan, pengunjuk rasa meminta para Komisioner Panwaslu Enrekang untuk mundur dari jabatannya lantaran tak mampu menjalankan tugas pengawasannya dengan maksimal.(*)
