Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemilihan Presiden 2019

Deklarasi Sederhana, Abraham Samad Terhindar Jauh dari Cukong

Deklarasi tersebut diawali dengan penyambutan secara adat Sulsel, yaitu tari etnis dan prosesi angngarru.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Mahyuddin
abd azis/tribuntimur.com
Simpatisan Pejuang Abraham Samad, Zubair 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad resmi dideklarasikan menjadi Calon Presiden RI 2019-2024.

Pendeklarasian Abraham Samad digelar di Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur, Makassar, Sulsel, Jumat (7/5/2018).

Deklarasi tersebut diawali dengan penyambutan secara adat Sulsel, yaitu tari etnis dan prosesi angngarru.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina Sekolah Putri Darul Istiqamah, Maccopa, Maros, Muzayyin Arif mendoakan kesuksesan Abraham Smad dalam pencapresan.

Simpatisan Pejuang Abraham Samad, Zubair menjelaskan, kesederhanaan dalam proses deklarasi menunjukkan sikap kandidat usungannya yang komitmen memerangi tindakan KKN.

Baca: Abraham Samad Ajak Masyarakat Perangi Dinasti Politik

Sehingga, cukong yang identik dengan praktik KKN telah dihindarkan sejak deklarasi ini.

"Yang berbau cukong itu sangat jauh dari Pak Abraham Samad. Komitmen beliau memang sejak dulu tidak mau melibatkan cukong karena sangat berpotensi menimbulkan KKN," tuturnya via rilis, Senin (7/5/2018).

Zubair yang juga merupakan Ketua Serikat Sopir Makassar ini menjelaskan, deklarasi pencapresan Abraham Samad memang lahir dan hadir atas kerinduan rakyat terhadap pemimpin yang berkomitmen dalam anti korupsi.

Hal tersebut tampak dari antusiasme masyarakat yang hadir tanpa pretensi atau tendisi apapun.

"Apa yang diperlihatkan hari ini adalah bagaimana ada sebuah gerakan deklarasi yang betul-betul murni aspirasi dari bawah. Kelihatan memang tidak ada orang datang karena ada membiayai, ada yang lain-lain," bebernya.

Dalam deklarasi ini, Abraham Samad juga berorasi kebangsaan.

Ia menyinggung terkait kondisi keterpurukan bangsa saat ini disebabkan karena adanya KKN.

Maraknya praktik kotor itu, di antaranya dipicu langgengnya politik dinasti.

"Di daerah yang kuat dengan dinasti politik, rekrutmen niscaya akan bersifat nepotisme, bertunpu pada silsilah keluarga. Tak ubahnya lazim resim monarki absolut," tegas Abraham.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved