Karni Ilyas Sebut Jokowi dan Prabowo Sudah Sepakat Berpasangan, Begini Jawaban Fadli Zon

TRIBUN-RIMUR.COM - Menyebarnya hastag #2019GantiPresiden menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangakan dalam acara ILC TV One Selsa (10/4/2018) tadi malam.

Apalagi penampilan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden jadi perhatian peserta ILC.

"jadi 2019 ganti presiden," tanya host ILC Karni Ilyas ke Fadli Zon.

"Menurut saya  kalau mau menyelesaikan persoalan harus ganti. Ibaratnya kalau orang slat imamnya sudah batal, jadi harus ada yang maju ke depan menggantikan," jawab Fadli.

Karni ilyas pun mengungkapkan jika dirinya pernah mendengar jika Jokowi mengajak Prabowo untuk berpasangan.

"Tap[i yang saya dengan gak gitu, yang saya dengan pak Jokowi dan pak Prabowo sudah sepakat berpasangan jadi calon tunggal" kata karni.

Fadli Zon langsung tertawa dan menyebut berita tersebut Hoax.

"Gak ada itu bang Karni kalau Gerindra 100 persen, nanti bersama-sama dengan PKS Insya Allah ya akan mengusung pak Prabowo," katanya.

Karni Ilyas pun memancing lagi jika Jokowi dan Prabowo sudah deal berpasangan.

"Jangan menyebarkan hoax bang karni. Saya bicara langsung dengan pak prabowo 3 hari yang lalu. Yang kita bicarakan siapa nih yang bakal jadi calon presiden, kira-kira begitu," kata Fadli.

Fadli ZOn sendiri menyebut jika Presiden Jokowi terkesan menebar gimick calon presiden.

Fadli mencontohkan kegiatan Jokowi di Sukabumi dengan menaiki sepeda motor kesayangannya, Royal Enfield Bullet 350cc bergaya Chopper.

 "Misal latihan tinju, memanah, touring naik motor chopper. Ini bagian presiden rasa capres. Belum lagi bagi-bagi kaos, sembako dan sertifikat," katanya.

Maka dari itu, menurutnya hal itu perlu dikritisi. Kritik tersebut dirasa perlu supaya efektif.

"Ini tugas DPR, termasuk kita. Itu perlu di garis bawahi," ucap dia lagi.

Indo Barometer: Jokowi-Prabowo, Selesai!

Indo Barometer‎ melihat jika Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto, dipastikan dapat memenangkan pemilihan presiden 2019 secara telak.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, terdapat tiga skenario Pilpres 2019 yaitu skenario pertama, dua pasangan calon‎ antara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto.

"Ini jilid II bisa saja terjadi," ujar Qodari saat acara Dinamika Pilpres 2019, tiga skenario Pilpres 2019, siapa kuda hitam? Di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Sedangkan skenario kedua, Jokowi gabung Prabowo melawan pasangan lain, dimana hal ini dinamakan kuda catur alias zigzaz.

"Skenario ketiga, yaitu 3 pasang, Jokowi dengan Mr. X melawan Prabowo-Mr. Y, melawan kita sebut saja Mr. Fulan dan Mr. Fulin," ujar Qodari.

Qodari menjabarkan, pasangan Jokowi-Prabowo berdasarkan hasil survei sangat kuat sekali jika melawan pasangan lainnya yang diusung partai politik.

Misalnya, Jokowi-Prabowo akan mendapatkan suara 48 persen saat melawan pasangan Budi Gunawan-Anies Baswedan sebesar 3,9 persen.

Kemudian, Jokowi-Prabowo bisa mendapatkan suara 50,2 persen saat melawan pasangan Anies Baswedan-Budi Gunawan sebesar 3,3 persen.

Lalu, Jokowi-Prabowo (49,5 persen) dihadapkan pasangan Gatot Nurmantyo-Anies Baswedan (4,5 persen)

Jokowi-Prabowo (49,7 persen) versus Anies-Gatot Nurmantyo (4,2 persen), dan Jokowi-Prabowo (50,5 persen) melawan Jusuf Kalla-Anies (3,2 persen).

"Posisi Jokowi-Prabowo dipasangkan kuat sekali, angkanya 50 persenan, kalau ini terjadi saya bisa katakan Pilpres selesai," ucapnya.

Survei dilaksanakan pada 23-30 Januari 2018 di 34 provinsi dengan jumlah sampel 1.200 responden, margin of error kurang lebih 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu minimal berusai 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling, dimana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara tatap muka responden dengan kuesioner.

Ketua DPP PDIP non-aktif Puan Maharani mengungkap, pendamping Jokowi di Pilpres 2019 dimungkinkan dari luar partainya.

Puan juga mengungkap jika partainya akan membangun komunikasi politik dengan semua partai pendukung yang mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden (capres).

"Komunikasi politik harus dibangun dan dilihat bagaimana kemudian apakah yang bersangkutan dari calon-calon itu memang cocok untuk dipasangkan dengan Jokowi," ujar Puan.

Mengenai kemungkinan Jokowi dan Prabowo dipasangkan sebagai capres-cawapres, Puan menilai bisa saja terjadi. Puan juga melihat tak tertutup kemungkinan Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla kembali.

"Mungkin saja. Di politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Sangat dinamis politik itu," kata Puan.

Menurutnya segala polemik yang terjadi saat ini peta politik di lapangan masih bisa berubah. "Ya ini juga menjadi satu kajian karena kan kalau kita lihat UU Pemilu, bahkan apa yang menjadi pembahasan di KPU sekarang saja walaupun sudah ada secara hitam putihnya, tapi implementasi konkrit di lapangannya juga ini kan masih diubah-ubah," ujar Puan.

"Jadi ya kita lihatlah dinamikanya di komisi II dan bagaimana di MK dan lain-lain. Tentu saja itu menjadi kajian yang harus kami kaji di internal partai," tambahnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tak lepas dari waktu yang cukup berhimpitan jelang tahun politik 2019.

Hasto pun menyebut keputusan politik dengan menetapkan Jokowi sebagai calon presiden, tentu membawa kebijakan politik bahwa seluruh pergerakan di dalam Pilkada serentak dan penetapan calon anggota legislatif ke dalam satu nafas.

"Semua dalam satu nafas untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan pak Jokowi untuk jadi Presiden 2019-2024. Jadi tahapannya (pengumuman cawapres) berdasarkan KPU adalah pada awal Agustus 2018 ini," ujar Hasto.

Sesuai agenda KPU, pendaftaran pasangan calon presiden akan berlangsung 4 hingga 14 Agustus.

Ia menyebut partainya akan melakukan proses dialog politik bersama partai politik lain.

Aspirasi rakyat akan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut, disamping dari kebijakan internal partai dan dialog antar tokoh parpol pengusung Jokowi.

"Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemimpin kita bersama yang membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika sebelum mengambil keputusan, tidak hanya aspirasi rakyat yang didengar, tapi juga struktural partai, dan dialog para tokoh partai pengusung pak Jokowi," katanya.

Menurutnya, PDIP akan mencari pasangan terbaik untuk bertarung dalam Pilpres 2019.

"Jadi bukan kepentingan parpol tapi kepentingan bangsa dan negara. Masih ada waktu proses untuk terus melakukan pencermatan terhadap hal tersebut," katanya.