Ketua Baleg DPRD Jeneponto Dijebloskan ke Lapas, Ini Kasusnya

Pada saat penahanan terpidana, Andi Mappatunru kata Salahuddin bersikap kooperatif. Terpidana langsung menyerahkan diri kepada petugas Kejaksaan.

Ketua Baleg DPRD Jeneponto Dijebloskan ke Lapas, Ini Kasusnya
HANDOVER
Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Selasa (10/04/2018) hari ini oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Selasa (10/04/2018) hari ini oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Eksekusi penahanan Mantan Ketua Komisi III DPRD Jeneponto sesuai dengan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang diterima Kejaksaan.

"Benar hari ini tim Kejaksaan Jeneponto akan melaksanakan eksekusi terhadap Andi Mappatunru,"kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Salahuddin.

Andi Mappatunru dalam perkara kasus penyimpangan dana aspirasi DPRD Jeneponto, tahun 2013 ditingkat kasasi
dinyatakan terbukti melanggar pasal yang 12 huruf i undang-undang Tipikor.

Hakim MA menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Pada saat penahanan terpidana, Andi Mappatunru kata Salahuddin bersikap kooperatif. Terpidana langsung menyerahkan diri kepada petugas Kejaksaan.

"Sekitar pukul 10.00 Wita tim Kejaksaan Jeneponto langsung membawa tersangka ke Makassar untuk ditahan di Lapas," kata Salahuddin.

Mappatunru terjerat dalam kasus ini saat ia menjabat sebagai, anggota komisi III di DPRD Jeneponto priode 2009-2014.

Ia diduga menerima aliran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, yang dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok di lokasi perumahan milik Andi Mappatunru.

Dimana dalam proyek tersebut tidak tercantum dalam anggaran dana aspirasi tahun 2013. Proyek pemasangan paving blok tersebut justru dialihkan ke KPR milik developer Andi Mappatunru.

Selain itu juga, ada empat item paket pekerjaan yang tidak masuk dalam program aspirasi yang dikelola Andi Mappatunru yang dinilai penyidik tidak sesuai peruntukannya.

Ditingkat Pengadilan Negeri Makassar, Andi Mappantunru sempat divonis bebas oleh Majelis Hakim karena dianggap tak terbukti bersalah. Atas vonis bebas yang dijatuhkan JPU pun mengambil upaya hukum kasasi.(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved