Hindari Ini, Bupati Pangkep Perintahkan Aparat Kecamatan Kawal Warga Negosiasi Lahan KA
Selain mengawal warga, pihak aparat pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diminta juga untuk terus mensosiolisasikan manfaat
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid memerintahkan aparat kecamatan, kelurahan hingga desa untuk mengawal warganya dalam menegosiasi lahan jalur rel kereta api di Pangkep.
"Iya itu semua kita lakukan untuk menghindari oknum yang tidak bertanggungjawab, pasti ada yang akan mencoba main nanti jadi saya perintahkah langsung para aparat untuk siaga," ujarnya usai Rapat dengan Balai Tehnik Perkeretapian Jawa Timur dan KTI di Ruang Kerjanya, Kamis (5/4/2018)?
Selain mengawal warga, pihak aparat pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diminta juga untuk terus mensosiolisasikan manfaat kereta api tersebut.
Dia menambahkan, dari pembicaraan dengan Balai Tehnik Perkeretapian Jawa Timur dan KTI disepakati ada tim independen yang akan menangani jalur rel kereta api.
"Saat ini kita sudah sampai ke negosiasi harga dari lahan-lahan warga yang terkena jalur rel kereta api, cuma untuk menentukan harga itu bukan kewenangan kita. Ada tim independen yang dipercaya untuk menaksir harga lahan tersebut," jelasnya.
Saat ini lahan kereta api di Pangkep sepanjang 40,5 km, dengan luas sekitar 202 hektare dan melalui 32 desa/kelurahan.
Dari 1.776 bidang lahan, telah diukur sebanyak 606 bidang di 2 kecamatan yakni di Kecamatan Segeri dan Mandalle.
