Bahas Ranperda Penanggulangan Bencana, Pansus II DPRD Toraja Utara Kunjungi BPBD Sulsel

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Pansus II DPRD Toraja Utara Herman Pabesak, bersama anggota DPRD yakni Agus Parrangan dan Selvie Mangiwa.

Bahas Ranperda Penanggulangan Bencana, Pansus II DPRD Toraja Utara Kunjungi BPBD Sulsel
handover
Pansus II DPRD Toraja Utara bersama Kepala BPBD Toraja Utara dan Biro Hukum Kabupaten Toraja Utara mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Rabu (4/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pansus II DPRD Toraja Utara bersama Kepala BPBD Toraja Utara dan Biro Hukum Kabupaten Toraja Utara mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel.

Kunjungan yang berlangsung 4 April 2018 kemarin ini, dilaksanakan di ruang Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Sulsel, dan terkait dengan rapat konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Bencana Toraja Utara.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Pansus II DPRD Toraja Utara Herman Pabesak, bersama anggota DPRD yakni Agus Parrangan dan Selvie Mangiwa.

Sedangkan lihak Eksekutif yang hadir yakni Yorry Lesawengan Kalaksa dari BPBD Torut, didamping Ika Suryati dari Biro Hukum Torut, dan Rinto Lopang dari CWS Indonesia.

Herman menjelaskan, konsultasi teknis DPRD Torut terkait Ranperda PB dimaksudkan untuk mengkonsultasikan ke pihak pemerintah provinsi dalam hal ini BPBD Sulsel sebagai leading sector mengenai konsideran dan point penting yang mengacu pada aspek kebencanaan di Sulsel.

"Ranperda penanggulangan bencana di tingkat eksekutif dan legislatif telah dibahas di tingkat kabupaten dan kemudian langkah selanjutnya melalui kunjungan dengan pihak BPBD Sulse ini tentunya kami dari DPRD ingin mendapatkan masukan dan pandangan terkait pengayaan dan penyesuaian dokumen ranperda tersebut," kata Herman dalam rilis, Kamis (5/4/2018).

Kabid III BPBD Sulsel, Firman Aris yang mewakili Kepala BPBD Sulsel, didampingi pejabat struktural BPBD, serta Tenaga Ahli DFAT Australia di BPBD Sulsel, Leonardy Sambo mengapresiasi adanya inisiasi Pemda Toraja Utara bersama DPRD Toraja Utara untuk bersinergi merancang Perda Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, itu sangat penting karena daerah Toraja Utara masuk dalam kategori merah atau rawan bencana tanah bergerak (longsor).

"Adanya ranperda yang kelak jika disetujui menjadi perda, maka Kabupaten Toraja Utara dapat mengakselerasi program penanggulangan bencana di daerah dengan program pada sektor lain terkait, serta menjadi prioritas sesuai amanah UU 24 Tahun 2007 dan PP 21 tentang Penanggulangan Bencana," kata dia.

Ia melanjutkan, dengan adanya Ranperda PB, tentunya sangat strategis dalam mengakses perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana baik di lusat maupun daerah sebagai suatu kebijakan daerah yang bersifat legacy.

"Ranperda PB yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Toraja Utara layak diteruskan prosesnya sebagai Dokumen Ranperda Penanggulangan Bencana Kabupaten Toraja Utara, dan pihak BPBD Provinsi Sulsel akan mendukung proses ranperda hingga menjadi produk Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara di Tahun 2018," pungkasnya. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved