Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Rakornas Jakstranas Pengelolaan Sampah di Jakarta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI, menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Rakornas tersebut berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jl Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Gelora Tanah Abang, Senayan, Jakarta Pusat (3/4/2018).

Rakosnas ini dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sekaligus menjadi pemateri bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR RI komisi VII Herman Khaeron, dan beberapa pemateri lainnya.

Rakornas Jakstranas ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018.

Baca: Ini Jadwal Lengkap Laga PSM Makassar Selama April 2018, Rebut Kembali Kejayaan Itu

Selain itu, untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Perpres nomor 97 tahun 2017 adalah terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke proses ahkir.

Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar sehingga pada tahun 2025 indonesia bisa bersih dari sampah.

Dalam rakornas yang dihadiri ribuan peserta mulai gubernur, wali kota, bupati dan seluruh kepala dinas lingkungan hidup, membahas banyak hal terkait isu strategis dan permasalahan pengelolaan sampah.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, dalam penanganan permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab seluruh stekholder masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dalam mengatasi masalah tersebut.

Baca: Promosi TNI AL, Pelajar di Makassar Bisa Lihat Langsung KRI Makassar-590

"Kerja sama itu penting, karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri, pasti juga dibutuhkan peran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat terutama ormas dan LSM," kata Tjahjo Kumolo, dalam materinya.

Apalagi kata dia, Indonesia adalah negara yang paling banyak jumlah ormasnya mencapai kurang lebih 371 ribu ormas, yang izinnya semua dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM.