Ini Alasan Mahasiswa Tolak Soni Sumarsono Jadi Plt Gubernur Sulsel
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Sulsel melakukan aksi demonstrasi
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Sulsel melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (2/4/2018).
Aksi yang sempat diwarnai bentrok antara Mahasiswa dan anggota Satpol PP Pemprov Sulsel itu menuntut agar pemerintah tidak menempatkan Soni Sumarsono sebagai karateker Gubernur Sulsel, gantikan Syahrul Yasin Limpo.
Kordinator Aksi, Dhedi mengatakan alasan pihaknya menolak Soni menjabat karateker Gubernur Sulsel, karena pihaknya memiliki bukti bahwa Dirjen Otoda Kemendagri Soni punya hubungan emosional dengan salah satu Cagub Sulsel.
"Kita tahuji siapa Cagub itu. Bahkan ada fotonya Soni ketemu sama Cagub," kata Dhedi usai orasi di pintu masuk Kantor Gubernur Sulsel.
Tak hanya Soni, Dhedi dan rekannya juga menuntut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel untuk transparan mengelola anggaran.
Koalisi yang dipimpin pleh Dhedi ini bahkan menemukan adanya indikasi penyelewengan dana fiskal atau dana siluman untuk menutupi perjalanan dinas Syahrul YL sebagai Gubernur, meski telh memiliki anggaran yang besar.
"Sulsel ini semakin tak terarah. Kita mau daerah ini bisa transparan dan berpihak pada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan pihaknya juga akan melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat di BPKD.
Sementara itu, Sekertaris Kabid Anggaran BPKD Sulsel Ahmad Rumpang mengatakan bahwa tidak ada kata dana fiskal, yang ada itu adalah kebijakn fiskal.
Kebijakan fiskal ini disiapkan untuk menutupi anggaran yang tidak mencukupi setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Sulsel.
"Saya contohkan, semisal ada 10 program dan setiap program di anggarkan 1 juta per program namun anggaran hanya Rp 9 juta. Nah disitu kita lakukan kebijakan fiskal untuk menutupi anggaran yang tidak cukup itu," ujar Rumpang.
Ia berharap kepada seluruh pihak agar tidak curiga dengan setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Sulsel.
"Jangan selalu merasa kita lakukan penyimpangan. Kita bekerja sesuai aturan kok," katanya. (*)
