Unjuk Rasa PMII dan Korban Banjir Bandang Mamuju Berlanjut di Kantor Bupati

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, bersama korban banjir bandang Mamuju, yang sebelumnya berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Mamuju, melanjutkan aksi di kantor Bupati Mamuju, Senin (2/4/2018).

Unjuk rasa dipimpin langsung oleh Ketua Umum PMII Cabang Mamuju, Rusdi Nurhadi dan koordinator lapangan Irwan Ade Saputra.

Mereka membawa tuntutan yang sama, menuntut hak-hak mereka sebagai korban banjir, yang sampai hari ini belum disalurkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju.

"Intinya hari kita menuntut hak-hak rakyat, kami sudah merasakan bagaimana penderitaan masyarakat, bagiamana mereka saat hujan deras datang yang tinggal di tenda-tenda darurat," kata salah seorang orator yang mewakili warga, Hajrawati.

"Masyarakat saat ini tidak butuhnya sembako. Sembako sudah terlalu banyak, yang mereka butuhkan kurang lebih 59 kepala kekuarga adalah bantuan material perbaikan tempat tinggal, seperti balok, papa, atap tiang dan paku. Soal kebutuhan makan, biar mereka sendiri yang atur kalau sudah punya rumah,"tambahnya.

Di kantor Bupati Mamuju, para pengunjuk rasa membentankan spanduk dan puluhan petaka yang bertuliskan tuntutan mereka, diterima oleh Wakil Bupati Mamuju, Irwan SP Pababari, Kepala BPBD Mamuju dan Kadis Sosial Mamuju, Basist di depan pintu kantor Bupati.

Seperti menuntut kejelasan hukum, menertibkan rumah atau bangunan di kawasan bantaran sungai, memperbaiki sistem drainase, menuntut Bupati Mamuju serius mewujudkan Mamuju Mapaccing.

Kemudian dengan serius menata Daerah Aliran Sungai (DAS), memperjelas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), menolak keras penanaman Sawit di dalam Kota Mamaju dan mempertanyakan dana pasca banjir.

"Bupati harus tegas dan serius terkait dengan buruknya sistem drainase perkotaan yang mengakibatkan genangan air di hampir semua sudut ibu Kota. Hujan hanya sejam, hampir seluruh daerah terdapat genangan air, ini menandakan lemah dan buruknya kinerja eksekutif dan legislatif,"kata Ketua PMII Cabang Mamuju, Rusdi Nurhadi menambahkan.

"Banyak penyempitan aliran sungai di dalam kota Mamuju, kanal-kanal terjadi pendangkalan dalam kota, banyak bangunan permanen yang melangga dan kami juga sangat kecewan pernyataan pihak dinas kebersihan, yang menyatakan hanya membersihkan sampah yang tampak didepan mata," ujarnya.

Seperti contoh, bangunan hotel berkah telah nyata-nyata melanggar PP nomor 38/2011 tentang sungai-sungai bahwa bangunan minimal 10-20 meter dari bibir sungai, sementara disana temboknya pas berada di bibir sungai.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata soal itu, banjir memang bencana alam, tapi tidak boleh dipisahkan perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab yang hanya mengedepankan keuntungan," tuturnya.

Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari, yang menerima massa aksi, berterima kasih, ia menilai apa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat ini adalah sebuah partisifasi dan bentuk kepedulian atau rasa empati terhadap kondisi daerah Mamuju.

"Dimana kami dianggap tidak maksimal dalam melakukan penanganan korban banjir, sehingga ini akan menjadi evaluasi kami selaku pemerintah," kata Irwan.