Giliran SBY Beri Nasehat Menohok ke Amien Rais: Hati-hati Bicara Kita Sudah Tua
SBY mengingatkan kepada Amien Rais agar berhati-hati dalam berbicara dan menyampaikan kritik ke Pemerintah.
Penulis: St Hamdana Rahman | Editor: Mansur AM
"Kepada Pak Luhut, kurangi pernyataan bernada ancaman. Itu tidak baik," kata SBY di Hotel Harper, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (21/3/2018).
Kekuasaan yang dimiliki saat ini, bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat.
Sebaliknya, SBY meminta pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat secara baik.
Apabila, terdapat suatu kekeliruan dari masyarakat saat mengkritik pemerintah, seharusnya menurut SBY, dapat disampaikan secara arif dan bijaksana.
"Ya harus pelan-pelan. Bukan bicara awas nanti saya akan lakukan sesuatu. Tapi harus mengayomi masyarakat secara baik," tukasnya.
"Konstitusi kita oleh pendiri republik diniatkan tidak boleh menjadi negara kekuasaan," tegas dia.
Letjen Luhut Binsar Panjaitan Marah Besar
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram dengan orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman Luhut tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).
Awalnya, Luhut bicara panjang lebar soal hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya di bidang Kemaritiman.
Setelah memberi pemaparan selama 16 menit, ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.
Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan.
Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat.
"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.
Luhut juga bicara soal banyaknya tudingan bahwa pemerintah pro terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).