Anggota DPRD Tulungagung Pelajari Pemberdayaan UKM di Makassar
Untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan industri kecil menengah di Kota Makassar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja di kantor Balaikota Makassar, Selasa (6/3/2018).
Kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan industri kecil menengah di Kota Makassar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Rombongan anggota dewan Tulungagung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung Agus Budiarto, dan diterima oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkot Makassar, Taufik Rahman, di ruang rapat Sekda Lantai 9, kantor Balaikota.
Dalam sambutannya, Agus Budiarto berterima kasih kepada pemerintah Kota Makassar yang telah bersedia menerima anggota DPRD dan pejabat dinas perdagangan dan perindustrian, serta pejabat Dinas Koperasi Tulungagung.
Agus menjelaskan tujuan kunjungan kerja ke Pemkot Makassar adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan industri kecil, dalam menyongsong era globalisasi.
“Kita ingin tahu seberapa besar, sumbangan industri kecil terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhannya, serta peran industri kecil dalam mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan,” kata Agus.
Di kesempatan tersebut, Didik Sulaksono selaku Kabid Perindag Tulungagung ingin mengtahui pula seberapa besar peran industri kreatif dalam menopang perekonomian daerah.
Serta upaya upaya apa yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mengembangkan industri kreatif daerahnya, apalagi Makassar sebagai tujuan wisata di kawasan Indonesia Timur.
Sementara itu, Taufik Rahman memaparkan bahwa pemerintah kota telah melakukan pendampingan terhadap pembedayaan UKM dengan melakukan berbagai pelatihan untuk usaha industri kecil, serta memberikan bantuan berupa alat produksi dan pemasaran pada produk usaha kecil.
“Pemerintah kota melibatkan SKPD terkait, dalam pemberdayaan UKM dengan melakukan pendampingan, pelatihan, serta pemasaran hasil produk dari UKM. Kita libatkan berbagai pihak salah satunya Dekranasda dan akademisi dengan menggelar even nasional dan internasional untuk memasarkan hasil produk tersebut,” terangnya.
“Tentunya hal itu tidak lepas dari dukungan dan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian izin usaha, khususnya dari dinas perizinan dalam menunjang proses kegiatan pemberdayaan UKM tersebut,” jelas Taufik. (*)
