1180 Pejuang Pendidikan Rumuskan SPP Gratis, None: Kita Akan Perjuangkan!
Ia pun mengharapkan hasil dari rapat ini bisa menjadi rekomendasi dan kontribusi dalam menghadirkan negara yang lebih baik.
Penulis: Aldy | Editor: Mahyuddin
lihat foto
Laporan wartawan Tribun-Timur.com, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 1180 pejuang pendidikan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) forum SKPD bidang pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.
Acara yang dibuka Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar Jl Andi Djemma, Kota Makassar, 7-8 Maret 2018.
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua PGRI Sulsel Prof Dr Wasir Thalib, Ketua Dewan Pendidikan Dr Adi Suryadi Culla, perwakilan IGI Sulsel, dan Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo sebagai penyelenggara.
Irman mengatakan, para peserta rapat berlatar belakang kepala sekolah, Kadis Pendidikan kabupaten dan pengurus organisasi guru dari berbagai daerah.
Baca: Hadiri Rakor SMA, None Ngelantai Bareng Siswa di Four Points Hotel
Namun yang perlu diketahui, kata None sapaan Kadisdik Sulsel ini, bahwa digelarnya rakor ini untuk melakukan rekonsiliasi pendidikan karakter dan mandiri di Sulsel.
Banyak agenda penting yang akan dibahas diantaranya menghadirkan kembali beasiswa SPP gratis bagi para pelajar yang berprestasi di bidang perguruan tinggi.
Menurutnya, upaya memperjuangkan kembali program dana pendidikan gratis di Sulsel bisa berlanjut pasca terbit dan diterapkannya regulasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah dan pusat.
Dalam aturannya, kewenangan pemerintah provinsi untuk urusan pendidikan hanya menangani jenjang SMA/SMK, sementara, urusan perguruan tinggi diambil alih oleh pemerintah pusat.
Baca: Mahasiswa KKLP STKIP Cokroaminoto Pinrang Gelar Seminar Pendidikan di SMAN 5
Atas penerapan regulasi tersebut, APBD Sulsel sudah dibatasi mengakomodasi dana bantuan SPP gratis bagi siswa kurang mampu dan berprestasi yang akan lanjut ke perguruan tinggi.
Alasannya, karena kewenangan pendidikan tinggi sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Kita kan butuh SDM yang bagus, tidak hanya berhenti di SMA. Makanya kita akan perjuangkan kembali," katanya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menambahkan, rakor dan forum SKPD ini diharapkan menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dalam dunia pendidikan.
