JSI: 81,8 Persen Warga Gowa Puas Kepemimpinan Adnan-Kio
Survey ini dilakukan sejak 1-4 Februari kemarin dengan menggunakan metodologi pengumpulan data
Penulis: Waode Nurmin | Editor: Ardy Muchlis
lihat foto
"Capaian Survei ini tentunya tak hanya berkat Pak Bupati dan Wakil Bupati saja, tpi tentunya juga berkat seluruh kinerja SKPD lingkup Kabupaten Gowa," tambahnya.
Dilihat dari keinginan Adnan-Kio menjadikan Gowa sebagai Kabupaten Pendidikan, JSI mengeluarkan hasil jika 99,5 persen warga mendukung program Gowa jadi Kabupaten Pendidikan pertama di Sulawesi Selatan.
Meski masih ada 53,8 persen yang belum pernah mendengar program tersebut.
JSI juga mengeluarkan hasil survey untuk tingkat kepuasan atas kinerja Adnan-Kio dibidang umum misalnya menangani masalah ekonomi 75,8 persen.
Masalah keamanan 88,6 persen. Masalah sosial 86,0 persen, politik 76,0 persen dan masalah penegakan hukum 84.9 persen.
Sedangkan untuk kinerja yang bersifat spesifik, seperti masalah infrastruktur jalan masih 56.0 persen masyarakat merasa puas.
Namun untuk penanganan masalah pendidikan Adnan-Kio dinilai 94,6 persen dari masyarakat yang puas.
Dibalik data diatas, apresiasi terhadap seluruh program kerja Pemkab Gowa secara keseluruhan, hampir semua masyarakat merasa puas hingga mencapai angka diatas 80 persen.
Menanggapi data terkait penilaian Infrastruktur jalan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengakui jika masih kurang.
"Kalau dilihat dari 2017 ke 2018 sudah ada, tapi memang saya akui kepuasan masyarakat masih di angka 56,0 persen. Makanya kami berkomitmen mengalokasikan 20 persen setiap APBD untuk infrastruktur jalan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat," jelasnya.
Dia pun menegaskan jika urusan jalan, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Namun juga provinsi dan pusat.
" Kalau jalan poros ini adalah tanggungjawab pemerintah pusat, dan jalan-jalan provinsi seperti yang ada di jalan Poros Malino, jalan Tun Razak Hertasning Baru sampai dengan Bilayya dan melewati lapangan Golf, itu jalanan yang menjadi kewenangan provinsi sejak 2015, inilah yang harus kami sosialisasikan," tambahnya yang diwawancarai media usai acara Dzikir dan Doa bersama.
