Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Temui Sekprov Sulbar, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang menyambangi kantor Gubernur Sulbar, di Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Selasa (6/2/2018).

Didampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulbar, H. Isman Hadi, beserta jajarannya, disambut Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin.

Kunjungan tersebut terkait kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional Sulbar di Hotel Maleo pada Senin, (5/2/2018) kemarin.

Ismail mengatakan, penyelesaian sengketa tanah saat ini sangat perlu perhatian dan harusnya diselesaikan sesuai prosedur, apalagi masalah kawasan hutan lindung.

“Apa yang bapak-bapak butuhkan, kami siap mendukung. Nanti sama-sama kita diskusikan bersama Gubernur. Memang diusahakan kalau ada yang datang membahas masalah yang dihadapi, kita akan langsung selesaikan secara bersama-sama,"kata Ismail Zainuddin.

Pada pertemuan tersebut, dibahas terkait penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pertanahan yang berjumlah sembilan orang di Sulbar. Terkait itu, Ismail mengatakan, akan memanggil pihak terkait untuk merumuskan dan berdiskusi bersama mencari solusi.

"Nanti kita diskusikan dengan BKD untuk menanyakan bagaimana hak-hak kepegawaian PPNS ini. Bahas dulu tugasnya agar kita tau bagaimana dan dari sisi mana kita perlu support," ujarnya.

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang menyampaikan, sosialisasi yang digelar oleh BPN tersebut berkaitan erat dengan era pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini terus digenjot.

"Provinsi Sulbar ini adalah daerah pertama kita lakukan sosialisasi, kedua adalah Aceh. Kita undang semua instansi terkait seperti dinas PUPR semua kabupaten di Sulbar, PPNS yang berjumlah sembilan orang dan perguruan tinggi," katanya.

Budi menambahkan, pengndalian tersebut terus disosialisasikan pegendalikan pemanfaatan ruang dan pengendalikan penguasaan tanah.

"Terkait PPNS, nanti akan dibantu operasionalnya dan akan ditertibkan agar tidak pusing mau ke dinas atau BPN," tuturnya.