Aktivis PPI Serbu PDAM Jeneponto

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Parlement Pemuda Indonesia (PPI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor PDAM Jeneponto, Jl M Ali Gassing, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Rabu (24/1/2018).

Aksi mereka dinamai aksi 241 untuk keadilan, yang menolak kenaikan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM Jeneponto.

"Unjuk rasa ini adalah gerakan upaya dalam rangka penyelamatan terhadap berbagai tindakan yang terindikasi tidak konstitutional dan dapat merugikan rakyat secara tidak berkeadilan," kata orator aksi, Alim Bahri.

Menurutnya, pemerintahan tidak berjalan sebaik harapan rakyat, layanan dasar pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi rakyatnya menjadi terabaiakan.

Serta cenderung dijadikan sebagai ruang untuk menghitung deviden, demi kepentingan tertentu dan tidak berpihak pada kondisi hidup rakyat.

Selain berorasi didepan Kantor PDAM, mereka juga melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Jeneponto, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu.

Mereka berorasi menggunakan pengeras suara didepan dua kantor tersebut, sementara sebagian rekan lainnya membentangkan spanduk berisi pesan penolakan kenaikan tarif air.

Merek mengancam jika dalam kurun waktu 1x14 hari dan tuntutan mereka tak dipenuhi, maka akan satang dengan massa yang lebih banyak dengan tuntutan yang lebih tegas.

Sejumlah personil kepolisian, pun terlihat bersiaga, mengawal jalannya aksi para pemuda tersebut,

Berikut sembilan poin tuntutam mereka :

1. Menolak Kenaikan Tarif Air Minum PDAM Jeneponto dan Menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Daerah yang seolah-olah melakukan pembiaran terhadap fenomena Krisis Air Bersih dan lahirnya kebijakan Kenaikan Tarif Air Minum pada PDAM Jeneponto yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat.

2. Mendesak Bupati Jeneponto dan Plt.Direksi PDAM agar menganulir kebijakan kenaikan Tarif Air Minum yang kami nilai tidak taransparan dan tidak berkeadilan yang kemudian akan memperburuk kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

3. Meminta kepada Kepala Daerah agar segera mencopot Plt.Direksi PDAM Jeneponto yang kami nilai telah gagal melakukan usaha pemulihan/normalisasi PDAM Jeneponto.

4. Meminta Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perw. Sulawesi selatan agar segera melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian Negara di satuan kerja PDAM Jeneponto.