CPNS 2018, BKN Regional IV Makassar Imbau Masyarakat Tak Percaya Calo

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan agenda penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2018.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar Sayadi, Rabu (17/1/2017) saat di konfirmasi melalui via telepon.

"Sampai saat ini, belum ada penerimaan CPNS. Untuk kuota berapa yang di butuhkan daerah juga belum sampai kepada kami, padahal ketentuan sebelum dibuka pendaftaran pemda harus menyetor data PNS yang dibutuhkan," katanya.

Menurutnya usulan kuota untuk daerah harus diusul oleh Bupati atau Walikota setempat.

Namun, hingga saat ini belum ada usulan dari Walikota dan Bupati untuk kuota yang dibutuhkan.

Agar tidak terkena tipu oleh oknum yang tak bertanggung jawab, Sayadi meminta kepada masyarakat khususnya di Sulsel untuk tidak percaya dengan oknum atau kabar penerimaan melalui website yang tidak jelas.

Hal itu agar tidak menimbulkan korban kepada calon pelamar CPNS.

"Penerimaan ini kerab dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup untung, dan merugikan calon pendftar olehnya kami harap jangan percaya jika ada pihak yang mengaku mampu mengurusi seseorang untuk jadi PNS. Jadi jangan percaya calo," ujar Sayadi.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menjanjikan akan membuka formasi penerimaan CPNS tahun 2018, khusus penempatan pemerintah daerah.

Hanya saja hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengeluarkan formasi rekruitmen CPNS 2018.

Berbeda dengan tahun 2017, pemerintah pusat membuka pendaftaran CPNS khusus penempatan kementrian atau lembaga vertikal yang berpusat di jakarta.

Terkait dengan penerimaan, Kepala BKD Sulsel Ashari F Radjamilo mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima kabar penerimaan CPNS.

"Belum ada kabar, Insya Allah kalau ada itu kita akan kabari ji," ujar Ashari.

Surat Bodong CPNS

Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali beredar media sosial. Surat ‘bodong’ tersebut  berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019.

Dikutip dalam laman resmi menpan.go.id, dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 lalu dan tertanda Menteri PANRB Asman Abnur tersebut, tertera formasi yang diajukan dari 533 pemeritah pusat dan daerah dengan jumlah formasi sebanyak 104.290.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menegaskan bahwa surat yang beredar di masyarakat melalui medsos tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau hoax.

Untuk itu masyarakat diminta lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya.

“Kami tegaskan bahwa surat yang berisi perihal laporan penetapan e-formasi bagi tenaga honorer adalah palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat harus lebih hati hati dan tidak mudah untuk percaya,” tegasnya, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS dilakukan melalui proses seleksi.

“Tidak ada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak secara otomatis tanpa tes,” ujar Herman.

Untuk itu, lagi-lagi Herman mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak serta merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS. Masyarakat juga diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi Kementerian PANRB, yakni : www.menpan.go.id