VIDEO ON DEMAND
VIDEO: Suasana Mediasi Kuburan Akan Dijadikan Jalur Kereta Api di Barru
Dalam mediasi tersebut, PMII cabang Barru mengkritisi etika Satker RKA, yang menurutnya melupakan nilai-nilai demokrasi.
Penulis: Akbar | Editor: Imam Wahyudi
Bupati Barru, Ir Suardi Saleh menyebut bahwa ada proses yang terlewatkan oleh Satker RKA dalam melaksanakan proyek.
"Lebih cepat memang lebih baik, tapi melewatkan proses musyawarah untuk mufakat adalah hal yang tak bisa di benarkan, apalagi ini untuk kepentingan bersama," kata Suardi Saleh usai mendengar beberapa informasi dari pihak ahli waris makam dan PMII cabang Barru.
Suardi sangat menginginkan bahwa langkah pembangunan RKA harus di mulai dari awal lagi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
"Satker RKA, maupun pemerintah setempat wajib melaksanakan tudang sipulung untuk mengakomodir keinginan masyarakat setempat," ujar Suardi.
Mantan Kepala Dinas PU Pinrang itu, pun meminta Camat Soppeng Riaja agar memfasilitasi pihak Satker RKA bersama pihak terkait untuk melaksanakan Tudang Sipulung dengan masyarakat setempat di Kecamatan Soppeng Riaja.
"Namun sebelumnya, pihak Satker RKA wajib meninjau kembali lokasi pemakaman di Capoe, agar nantinya dalam Tudang Sipulung dapat dipaparkan opsi-opsi yang logis, yang sejalan dengan keinginan masyarakat setempat," katanya.
Sekedar diketahui, polemik terkait rencana pemindahan makam di Soppeng Riaja untuk proyek RKA muncul dari berbagai pihak.
Selain dari PMII cabang Barru dan masyarakat atau ahli waris, kritikan juga sebelumnya muncul dari Wakil Ketua DPRD Barru, Rahman Hasan.
