Ketua DPRD Bulukumba Sarankan Tutup Akper, Begini Respon Legislator PKB
Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pembahasan lebih cepat mengenai kampus tersebut tanpa harus melakukan penutupan.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Mahyuddin
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Penutupan kampus Akademi Keperawatan (Akper) Bulukumba menuai pro dan kontra.
Jika Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali dan Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangki menyetujui penutupan kampus kesehatan di Bulukumba itu, beda halnya dengan Fahidin HDK.
Anggota DPRD fraksi PKB tersebut menilai, tindakan pemerintah untuk menutup Akper tidak sesuai dengan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pembahasan lebih cepat mengenai kampus tersebut tanpa harus melakukan penutupan.
Baca: Ketua DPRD Sarankan Akper Bulukumba Ditutup, Ini Respon Bupati
"Secara pribadi, ini tidak tepat kalau ditutup, nanti akan menimbulkan lagi masalah baru. Saran saya agar pendidikan tetap berjalan sementara yang lain dilakukan pembahasan," tutur Fahidin, Jumat (8/12/2017).
Fahidin menyayangkan status alumni jika penutupan tersebut dilakukan.
Menurutnya, hal tersebut menyangkut masalah legitimasi, karena susah membangun citra Akper kembali di masyarakat, jika penutupan ini tetap dilakukan.
"Kan aturannya sudah lama, tapi selama ini masih tetap berjalan. Ini tidak bagus untuk dunia pendidikan, soal peraturan ini bisa dikomunikasikan," jelasnya.
Baca: Soal Legalitas Lahan SLB Negeri Bulukumba, Sukri Sappewali Bakal Surati Pemprov Sulsel
Fahidin berharap agar pemerintah melakukan upaya secepat mungkin untuk mengambil sikap terkait status kampus tersebut.
Sekadar informasi, penutupan Akper Bulukumba tersebut berdasarkan peraturan menteri kesehatan yang terbit pada tahun 2012 bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi mengelola perguruan tinggi. (*)
