Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilih Mana Dinasti atau Koruptor ? Ini Pandangan Pengamat Politik

Jelang pemilihan gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018, tensi politik di wilayah selatan mulai terlihat memanas.

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Anita Kusuma Wardana
HANDOVER
pemerhati politik Muh Saifulla 

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Jelang pemilihan gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018, tensi politik di wilayah selatan mulai terlihat memanas.

Beragam strategi maupun cara dari para tim pemenangan kandidat dan para pendukung bakal calon gubernur tersebut mempropagandakan jagoannya masing-masing.

Namun di samping cara-cara kreatif yang dilakukan untuk mengenalkan para bakal calon gubernur ‘jagoan’ masing-masing, banyak pula beredar isu negatif (miring) yang mulai marak beredar di masyarakat.

Dari hasil pemantauan yang berhasil dihimpun, setidaknya ada beberapa isu-isu miring yang saat ini sedang dijadikan bahan kampanye untuk mendiskreditkan para bakal calon gubernur Sulsel.

Misalnya ada bakal calon gubernur yang diisukan hanya mau melanggengkan politik dinasti serta ada calon yang ingin berkuasa namun jejak rekamnya (track rekornya) di masa lalu dianggap jadi ganjalan.

Menurut pemerhati politik Muh Saifullah, isu-isu miring di sekitar jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) memang menjadi bagian yang tak bisa dielakkan.

Namun, masyarakat perlu diberi pencerahan politik bahwa sangat berbeda antara apa yang dimaksud ‘kampanye negatif’ dengan ‘kampanye hitam’.

“Kampanye negatif itu terkait jejak rekam (track record) bakal calon yang memang pernah terjadi. Sebuah fakta tentang masa lalu calon tersebut. Sedangkan kampanye hitam adalah isu yang dihembuskan tapi memiliki nilai fakta yang tak mendasar atau hanya hoax belaka," ujarnya, Jumat (24/11/2017).

Saifullah mengatakan, kampanye negatif itu bisa dan bahkan perlu mengingat pemilih harus diingatkan kembali terkait jejak rekam para bakal calon yang kelak memimpin mereka. Sedangkan “kampanye hitam” itu sangat mencederai demokrasi, bahkan melukai hati rakyat.

Sebuah cara yang dipakai karena mengejar ambisi kekuasaan semata dengan menghalalkan segala cara.

“Ini yang sangat perlu dipahami masyarakat agar cerdas dan tidak keliru memilih pemimpin yang jagoan dalam menghembuskan “kampanye hitam”, katanya.

Terkait isu miring yang kini banyak menerpa bakal calon di pilgub Sulsel, Saiful menilai masyarakat Sulsel perlu diingatkan karena kesalahan dalam memilih pemimpin bakal menjadi penyesalan sepanjang lima (5) tahun ke depan.

“Saya pikir masyarakat Sulsel saat ini sudah cerdas memilah dan memilih, mana fakta, mana isu yang disetting untuk menjegal kandidat lain. Seperti isu politik dinasti maupun calon pemimpin yang pernah terkait kasus hukum. Isu politik dinasti terkait dengan sistem undang-undang politik kita, sedang kasus hukum adalah ranahnya berbeda. Kalau UU Politik kita tidak melarang politik dinasti maka tidak ada yang bisa melarangnya. Jika terkait kasus hukum, itu terkait jejak rekam kandidat”, tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah mengatakan tak paham apa yang dimaksud dengan politik dinasti.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved