Komisi II DPRD Jeneponto Usul Pencopotan Direktur PDAM, Ini Masalahnya

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Komisi II DPRD Jeneponto belum dapat mengambil sikap atas carut marut pengelolaan keuangan PDAM Jeneponto yang berbuntut pada penyegelan lima instalasi listrik oleh PLN Rayon Jeneponto.

"Tunggu satu dua hari ini, karena tim audit internal dalam hal ini Inspektorat masih melakukan audit kinerja dan pengelolaan keuangan PDAM Jeneponto," kata anggota Komisi II DPRD Jeneponto Ikram Ishak Iskandar dikonfirmasi via telepon selularnya, Selasa (07/11/2017).

Menurutnya, hasil audit Inspektorat akan menjadi pertimbangan langkah strategis yang akan diusulkan DPRD Jeneponto terkait carut marut persoalan kebutuhan air bersih di Jeneponto.

"Ini sebenarnya bukan soal krisis air bersih tapi ini soal krisis menagemen keuangan di PDAM yang dampaknya merugikan masyarakat banyak," ujar Ikram.

Baca: PLN Beri Deadline PDAM Jeneponto Lunasi Tunggakan Rp 595 Juta

DPRD Jeneponto menyarankan Pemkab untuk mengambil langkah tegas terkait kondisi PDAM Jeneponto dibawa kepemimpinan Direktur Amri Mahadi.

"Saya rasa kalau sudah tidak mampu, kenapa pemerintah harus pertahankan (Amri Mahadi), kita akan usulkan untuk mencari yang lebih mampu," tutur adik Bupati Jeneponto Iksan Iskandar itu.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan BPBD Jeneponto agar dapat siaga ketika ada warga yang membutuhkan air.

Direktur PDAM Jeneponto Amri Mahadi menuturkan,pihaknya belum mampu melunasi total tunggakan listrik yang mencapai Rp 595.563.106 juta.

Baca: PLN Segel 5 Instalasi PDAM Jeneponto, Begini Dampaknya

"Dari sepuluh instalasi yang kita miliki baru lima yang mampu kita bayar tunggakan listriknya, tapi dua instalasi kita yang terpaksa disegel PLN dari hari rabu kemarin sampai sekarang," kata Amri Mahadi.

Dia telah meminta permohonan bantuan anggaran dana hibah sebanyak Rp 1,5 milliar ke Pemkab Jeneponto namun tidak terealisasi.(*)