Ketua Apindo Makassar Sebut Kenaikan UMP Sulsel Jadi PR Pemprov Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel untuk tahun 2018 naik hingga 8,71 persen, dari Rp 2.438.000 menjadi Rp 2.647.767. UMP telah diteken Gubernur Sulsel dan akan berlaku per 1 Januari 2018 mendatang.

Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayang mengatakan kenaikan UMP ini akan menjadi peluang, ancaman, sekaligus tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulsel.

"Ini menjadi tantangan, peluang, sekaligus ancaman, karena banyak daerah di Jawa yang UMP-nya di bawah Sulsel, ini akan menjadi tantangan untuk investor ke depan dan menjadi PR bagi Pemprov. Daerah yang infrastrukturnya bagus ditambah UMP lebih rendah tentu akan menarik minat investor," kata Muammar usai menghadiri rapat penetapan UMK Kota Makassar, Selasa (7/11/2017).

Ia mengatakan, saat ini UMP Sulsel masuk tiga besar UMP tertinggi di Indonesia, sehingga Pemprov Sulsel diminta mampu memberi peluang yang baik dan kemudahan bagi para investor.

"Kita punya PR karena UMP kita top 3 di Indonesia, kami berharap kenaikan upah ini akan memicu kenaikan produktifitas kerja. Kami tekankan kemudahan berusaha saja, jangan diberi perizinan berbelit, biaya tambahan dan sebagainya agar investor lebih tertarik," ucapnya.

"Untuk investor baru jika melihat UMP-nya kita tertinggi ketiga di Indonesia. Itu menjadi tantangan bagi mereka. Kita harus buat strategi baru supaya mereka tetap masuk, itulah yang kita harap terobosan dari pemerintah," tambahnya.

Ia berharap dengan sistem kenaikan UMP yang sudah diatur PP 78, semua sudah diperhitungkan dan kondusif supaya dapat menghadapi persaingan.

"Karena yang kita hadapi bukan persaingan global saja, persaingan kita antar provinsi juga. Kita harus bisa menarik investor untuk kembali berinvestasi di sini, itu yang kita harapakan walau tahun depan tahun politkk tapi kita tetap mengedepankan sektor perekonomian," pungkasnya. (*)