Kepala BPKP: Laporan Keuangan Dana Desa Jadi Penilian untuk WTP
Ia mengatakan dari 2.550 desa di Sulsel tersisa 556 desa yang belum menggunakan sistem keuangan dana desa.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ardy Muchlis
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sulawesi Selatan, Didik Krisdianto mengungkapkan laporan sistem keuangan dana desa (Siskeudes) menjadi salah satu penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Hal ini dia sampaikan sebelum Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Source Code Aplikasi Perizinan Online dan TPP (SKP) Online dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sulsel dengan PT PLN dan PT Telkom Sekaligus Sosialisasi Agenda Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/10/2017).
Ia mengatakan dari 2.550 desa di Sulsel tersisa 556 desa yang belum menggunakan sistem keuangan dana desa.
"Perintah Presiden Joko Widodo bahwa semua harus sudah melaporkan dalam bentuk Siskeudes sehingga kami siap untuk memberikan pelatihan," katanya.
Ia pun mengatakan kepala desa tak boleh lagi membawa uang puluhan juta kemana-kemana secara tunai. (*)
