Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Presiden Jokowi: 5 Hari Sekolah Tak Wajib! Apakah Karena “Diancam” PKB?

"Perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah ya," ujar Jokowi disela-sela pertemuan

Penulis: Abdul Azis | Editor: Mansur AM
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Presiden Joko Widodo yang didampingi dampingi Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 yang berlangsung di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, Rabu (12/7/2017). 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik kebijakan full day school atau lima hari sekolah dalam sepekan.

Jokowi menegaskan bahwa lima hari sekolah dalam sepekan bukanlah suatu kewajiban pihak sekolah agar dilaksanakan.

"Perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah ya," ujar Jokowi disela-sela pertemuan dengan Jamiyah Batak Muslim Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Jokowi menyadari bahwa tidak semua sekolah siap menjalankan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan, sehingga perlu ada kelonggaran.
"Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat ulama dan orang tua murid silakan diteruskan silakan dilanjutkan," kata Jokowi dilansir Tribunnews.com.

Baca: Cantiknya Bos Travel Ini. Sayangnya Ditangkap Polisi di Kompleks Kementerian Agama

Baca: Jadi Heboh! Ini Kronologi Cinta Terlarang Anggota DPRD dengan Narapidana 16 Tahun Penjara

Jokowi juga mengatakan nantinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah terbit akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres, lengkapnya tanyakan ke Mensesneg," ucap Jokowi.

PKB Menolak Full Day School

Sebelumnya PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.

Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut.

Namun, kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan. Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan pihaknya akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019 jika permintaan itu tak digubris,

"Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019," kata Imanulhaq.

PKB Sulsel

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved