Penerimaan CPNS
Kepala BKDD Maros Tak Tahu Usulan PNS Pemkab
Bahkan dia juga tidak mengetahui, usulan formasi CPNS tahun ini dari Maros, dan profesi apa saja yang dibutuhkan, seperti dokter, guru dan paramedis.
Penulis: Ansar | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN-TIMUR. COM, MAROS - Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros, Agustam tak mengetahui, apakah Pemkab masih membutuhkan PNS atau tidak.
Bahkan dia juga tidak mengetahui, usulan formasi CPNS tahun ini dari Maros, dan profesi apa saja yang dibutuhkan, seperti dokter, guru dan paramedis.
Baca: Tipu 4 Korban, Calo CPNS di Gowa ini Raup Rp 1 Miliar
Hal ini dikatakan oleh Kabag Humas Pemkab Maros, Andi Darmawati kepada tribunmaros.com, Rabu (5/7/2017).
"Sudah saya tanyakan sama kepala BKDD soal itu. Katanya dia juga belum tahu soal ini. Besokpi dia cek. Maklum, pejabat baru juga," kata Darma.
Sebelumnya, Bupati Maros Hatta Rahman mengaku Pemkab Maros kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 8000 orang. Padahal idealnya hanya berkisar 3000 orang saja.
"Idealnya kita hanya memiliki tiga ribu pegawai saja. Tapi kondisi saat ini, Maros memiliki hampir delapan ribu pegawai. Ini jumlah terlalu banyak," katanya saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) berbasis website.
Baca: BKD Soppeng Mengaku Belum Ada Juknis Soal Penerimaan CPNS
Hatta terinspirasi dengan jumlah pegawai Boston Amerika Serikat, yang hanya 100 orang tapi sangat produktif.
"Di Boston, kalau pegawai tidak bagus kinerjanya maka diganti dengan pegawai baru. Makanya semua pegawai berkompetisi untuk berprestasi,"katanya.
Meski jumlah pegawai ideal hanya tiga ribu, namun aturan kepegawaian di Indonesia berbeda dengan sistem kepegawaian di luar negeri.
Beberapa negara menggunakan sistem kepegawaian outsourcing, sehingga pegawai yang tidak produktif akan diganti dengan yang baru.(*)