Bagaimana Sih Program DP Rumah Rp 0 yang Bikin Warga Ingin Pindah KTP Jakarta?

Sejumlah bankir yang dimintai komentar rata-rata masih belum ambil sikap, karena belum jelas bagaimana dan seperti apa program ini nantinya.

Kompas.com (KCM) pun mencoba menghubungi ‘dapur’ Anies-Sandi tempat program DP rumah nol rupiah ini digodok, agar masyarakat yang ingin ber-KTP DKI menjadi jelas seperti apa program yang diusung Anies-Sandi ini.

Berikut wawancara singkat Kompas.com dengan Adhamaski Pangeran (Adham), ketua kajian perkotaan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, serta anggota tim dewan pakar Anies-Sandi mengenai program DP rumah nol rupiah.

KCM: Apa dan seperti apa skema pembiayaan, jenis hunian, lokasi, spesifikasi, dan kriteria sasaran program?

Adham: Saat ini, (bahan) yang terbaru sedang saya susun. Terutama tentang bagaimana membuat (program) itu benar-benar bekerja.

KCM: Spesifikasi huniannya seperti apa? Siapa kriteria sasaran program?

Adham: Seperti FLPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR). Sebetulnya kan semua awalnya (ide) dari sana.

Kenapa rumahnya berharga Rp 350 juta? Karena peraturan rumah susun subsidi dari Kementerian PUPR di Jakarta ya maksimah harganya Rp 350 juta.

Kenapa gaji maksimal Rp 7 juta? Karena syarat dapat rumah susun subsidi FLPP ya gaji maksimal Rp 7 juta juga.

Bedanya... kita punya skema DP rumah nol persen dengan cara menabung dulu di Bank DKI minimal 6 bulan.

Kenapa harus menabung dulu? Karena untuk membuktikan bahwa masyarakat yang dapat fasilitas DP nol rupiah ini punya kemauan dan kemampuan bayar. Jangan sampai ketika sudah dikasih fasilitas DP nol rupiah, masyarakat itu tidak bisa bayar cicilan.

Kalau rumahnya sih terserah masyarakat saja. Kalau dapat rumah tapak yang sesuai kriteria ya silakan. Tetapi, kebijakan Pemprov nanti oleh Mas Anies dan Bang Sandi disarankan ke vertical housing.

Ini kan kayak program beasiswa. Beasiswanya dikasih oleh pemerintah. Universitasnya cari sendiri.

Tetapi pemerintah juga bikin universitas yang bagus di dalam negeri. Sama. Pembiayaannya dibantu oleh Pemprov. Rumahnya silakan cari sendiri, tetapi harus sesuai kriteria.

Tetapi Pemprov juga bangun rusun untuk tambah stok rumah. Intinya, Pemprov itu mendukung program rumah FLPP pemerintah pusat di Jakarta. Skemanya, kami tambahkan lagi dengan DP Nol Rupiah itu.