Menteri PU Puji Bupati Gowa Terkait Pembebasan Lahan Kareloe
Basuki pun sempat sedikit menegur pihak balai Pompengan lantaran terlalu lama menyelesaikan proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 518 M
Penulis: Waode Nurmin | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA-Kedatangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochammad Basuki Hadimoeljono ke proyek pembangunan Bendungan Karaloe Kab Gowa membawa perubahan jadwal proyek pembangunan.
Hal itu dia sampaikan langsung kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Agus Setiawan, saat meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kareloe di Kecamatan Biringbulu, Rabu (19/4).
"Harus cepat dikerjakan. Kita harus apresiasi kerja bupati Gowa, pak kapolres dan pak dandim yang sudah membantu menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Jadi harus cepat kerjanya," katanya
Basuki pun sempat sedikit menegur pihak balai Pompengan lantaran terlalu lama menyelesaikan proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 518 M sejak mulai dibangun 2013 lalu.
"Masa bangun bendungan sampai tujuh tahun. Dua minggu lagi kerjakan itu site plan dan kirim ke saya. Harus kerja cepat lah. Rakyat sudah merelakan tanahnya, " ujarnya sambil geleng-geleng kepala dan didampingi Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.
Kesempatan ini Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi kerja Bupati Gowa dan Muspida dalam pembebasan lahan. " Saya salut dan mengapresiasi kerja sama Bupati Gowa yang turun tangan bersama Muspidanya membantu
mempercepat proses pembebasan lahan," ujarnya.
Adnan Purichta dalan pertemuan ini menjelaskan kehadiran bendungan di Gowa itu diperuntukkan untuk mengaliri pertanian Jeneponto dan Takalar bukan untuk pertanian di Gowa saja.
"Namun bagi kami tidak menjadi masalah. Kami orang Gowa tidak berpikir untuk Gowa semata namun untuk Sulsel dan Indonesia lebih baik," jelas bupati termuda di KTI didampingi Camat Tompobulu, Samhari dan Camat Biringbulu, Yamin Basri.
Pembangunan Bendungan Kareloe sudah dimulai sejak tahun 2013 namun terkendala dipembebasan lahan.
Kontrak kerja bendungan sudah mulai 2013 sampai 2017 namun terhalang di pembebasan lahan. Baru bisa terselesaikan di Maret 2017 setelah diselesaikan langsung oleh bupati dengan kesepakatan dengan masyarakat.
Bendungan Karaloe akan dimanfaatkan untuk mereduksi banjir sebesar 203m3/det, mengaliri Kelara dan Karaloe seluas 7.004 ha, penyediaam air baku 440 lt/det, pembangkit tenaga listrik sekitar 4.5 MW.
Bahkan sektor pariwisata juga disasar dengan kehadiran Bendungan Karaloe.(Adv)
