Ketua Fraksi Hanura Minta Renovasi Gedung DPRD Makassar Diusut, Ini Kata Sekwan
"Itu kan pernyataan pribadi ya karena ada prosesnya ini mengenai penyelesaian renovasi ada biaya pemeliharaan," ujar Adwi Awan Umar
Penulis: Abdul Azis | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adwi Awan Umar, menyatakan, pernyataan Ketua DPC Partai Hanura Makassar HM Yunus Hj merupakan pernyataan pribadi.
"Itu kan pernyataan pribadi ya karena ada prosesnya ini mengenai penyelesaian renovasi ada biaya pemeliharaan," ujar Adwi Awan Umar, Selasa (28/2/2017).
Adwi Umar menambahkan, terkait persoalan renovasi gedung dewan, dia bersama komisi C, Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah (DPBP) Makassar, pelaksana kegiatan dan pengawas menyepakati beberapa poin.
"Kesimpulannya itu hari (renovasi) akan diselasaikan melalui biaya pemeliharaan, jadi ada tahapannya," jelas.
Sebelumnya, HM Yunus Hj meminta dan berharap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengusut dugaan korupsi renovasi Gedung DPRD Makassar.
"Kita berharap Kejaksaan mengusut renovasi gedung DPRD Makassar. Kami menduga terjadi tindak pidana korupsi," kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Makassar ini di ruang Komisi C DPRD Makassar, Selasa (28/2/2017).
