Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemilihan Ketua RT RW di Makassar

Meski Tak Setuju Pemilihan RT/RW, Rahman Pina Ikut Mencoblos

kedatangannya memilih bukan berarti setuju dengan Perwali yang menjadi dasar dilaksanakannya pemilihan ketua RT dan RW.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Ina Maharani
HANDOVER
Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makassar Rahman Pina usai memilih 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makassar Rahman Pina menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan raya (Pilkara) rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) serentak di Makassar, Sulsel, Minggu (26/2/2017).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Makassar itu memilih di RT/02/RW/05, Kompleks Unhas, Kelurahan Biringromang, Kecamatan Manggala, Makassar.

"Sebagai warga yang baik saya harus datang memilih," ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar tersebut, Minggu (26/2/2017).

Anggota Komisi C DPRD Makassar ini menambahkan, kedatangannya memilih bukan berarti setuju dengan Perwali yang menjadi dasar dilaksanakannya pemilihan ketua RT dan RW.

"Hanya karena sudah menjadi regulasi pemerintah kota saya datang. Pemilihan RT/RW cukup melalui musyawarah mufakat. Lewat musyawarah juga demokrasi," ujar RP arkonim namanya.

RP pun menilai pilkara di Makassar hari ini rawan merenggangkan hubungan kekeluargaan. RP berharap tidak ada gugatan karena terlalu banya celah.

"Contoh, pertama setiap kepala keluarga (KK) hanya satu suara padahal ini bukan sistem voting blok. Kedua, tidak ada aturan terkait calon tunggal, tetapi calon tunggal langsung ditetapkan,"

"Bisa dibayangkan efeknya jika ada calon tidak terima dengan hasilnya baru mengajukan gugatan. Semoga ini tidak merusak tatanan masyarakat. Ini demokrasi kebablasan," ungkap RP.

Selain itu, RP juga berharap agar pilkara saat ini tidak lagi diterapkan. Dia meminta pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat bawah menentukan ketua RT/RW melalui musyawarah untuk mufakat.

"Ini akan menjadi catatan tersendiri. Harusnya juga tidak ada dikatomi antara pengurus parpol untuk menjadi calon ketua RT/RW karena nyaris tidak ada persoalan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved