LDII Dorong Ketahanan Informasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional

Ilmaddin Husain SPd

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan

Melaporkan dari Makassar

KETUA DPW LDII Sulawesi Selatan (Sulsel), Drs HM Hidayat Nahwi Rasul MSi mengemukakan, ketahanan informasi berkaitan erat dengan ketahanan nasional.

“Terdapat relevansi ketahanan informasi dalam rangka mendukung ketahanan nasional,” kata Hidayat di sela-sela Pelatihan Humas dan IT, hasil kerjasama LDII Sulsel dengan harian Tribun Timur.

Terkait dengan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendorong ketahanan informasi, pengurus DPW LDII Sulsel beraudiensi dengan Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Pada kesempatan yang sama, Hidayat mengemukakan, polemik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang muncul belakangan ini dipengaruhi oleh tiga faktor.

“Pertama, ekonomi yang bertumpu pada neoliberalisme yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Indikatornya adalah rasio gini sudah mencapai 0,47. Jarak antara kaya dan miskin semakin lebar, sehingga kita bersoal pada keadilan sosial,” kata Hidayat di sela-sela audiensi pengurus DPW LDII Sulsel dengan Pangdam VII Wirabuana di Markas Kodam VII/Wirabuana, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (20/2/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat didampingi Wakil Ketua DPW LDII Sulsel, Drs Suyitno Widodo, Dr Abri MP, Dr Sanusi Fattah MSi, Muchtar Mannan SH; Sekretaris DPW LDII Sulsel, Asdar Mattiro SSos, Wakil Sekretaris DPW LDII Sulsel, Ilmaddin Husain SPd; Mujahidin ST, dan pengurus Biro Dakwah DPW LDII Sulsel, Arda Usman SPdI MPdI.

Adapun Pangdam VII/Wirabuana, didampingi Staf Ahli Pangdam VII/Wirabuana Bidang Ideologi Politik, Kol Inf Sutikno Suleman; Wakapendam VII/Wirabuana Letkol Inf Maksun Nafik; Pabandya Komsos Kodam VII/Wirabuana, Mayor Arm Fajar Catur Prasetyo; dan Kasmin Pangdam VII/Wirabuana, Mayor Inf Rustam Effendi.

Sebab keadilan sosial dan keadilan ekonomi tidak terwujud, kata Hidayat, maka muncullah berbagai persoalan bangsa.

“Padahal, keadilan sosial merupakan ideologi kita. Bahwa keadilan sosial disebut sampai dua kali dalam Pancasila. Kemanusian yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini.

Oleh karena itu, harus ada upaya membuka keadilan sosial sehingga masyarakat Indonesia betul-betul dapat merasakannya.

“Sebab semakin lebarnya kesenjangan sosial, maka semakin rawan munculnya konflik. Bukan hanya konflik masa kini, tetapi konflik masa lalu bisa kembali muncul,” tegasnya.

Ihwal neoliberalisme, kata Hidayat, pemerintah perlu mendorong ekonomi syariah.

“Saya kira, ekonomi syariah menjadi solusi untuk mereduksi pengaruh ekonomi kapitalistik yang banyak menyisakan kesenjangan sosial,” ungkap Hidayat yang menjadi anggota White List Nusantara Kemkominfo.

Faktor kedua penyebab kegaduhan di tengah masyarakat, menurut Hidayat, ialah proses demokrasi yang transaksional.

”Demokrasi kita berdasar transaksi dan uang, sehingga proses demokrasi tidak bisa melahirkan negarawan. Akibatnya, kita kehilangan kedaulatan negara,” ungkap Hidayat.

Sebab proses demokrasi didukung pemilik modal, maka tokoh-tokoh politik yang terpilih menjadi pemimpin akan kehilangan kedaulatan dalam bertugas sebagai pejabat publik.

“Yang ada adalah kepentingan bandar. Yang terjadi pemerintah bayangan,” ujarnya.

Menurut Hidayat, negarawan adalah orang tidak tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan hanya memikirkan rakyatnya.

“Kalau semua pemimpin yang lahir berdasarkan uang dan money politik, maka kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan tercapai,” jelas salah satu Ketua DPP LDII ini.

Untuk mencegah politik transaksional, kata Hidayat, dengan jalan memperkuat pendidikan politik yang berbasis kerakyatan.

“Institusi demokrasi harus mendorong partisipasi dan transparansi agar terpilih negarawan yang bisa membawa bangsa ini mencapai cita-citanya, terutama keadilan sosial,” ujarnya.

Fenomena ketiga yang muncul, menurut Hidayat, adalah lemahnya etika dalam berkomunikasi pada media sosial.

“Akibatnya, muncullah hoax dan kegaduhan. Jika ratusan juta rakyat Indonesia tidak bisa berpikir sehat, maka internet dan media sosial tidak berfungsi sebagai pencerah, melainkan mereduksi modal sosial kita,” ucap Ketua Komisi Teknologi ICMI Sulsel ini.

Untuk mengatasi hoax, haruslah bijak bermedia sosial.

Caranya, lanjut Hidayat, dengan membuat protokol media sosial yang islami.

“Jangan share berita bohong. Jika menyebar kebohongan, maka kita mendapat jariah dosa kebohongan,” ujar Ketua Forum Telematika KTI ini.

Pihaknya mengemukakan, LDII sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, mendorong persatuan dan kesatuan.

“LDII menjaga norma-norma sosial budaya, etika, dan nilai agama. LDII diharap terus berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita negara kita dan bangsa ini,” paparnya.

Di tempat yang sama, Pangdam VII/Wirabuana mengingatkan upaya pihak tertentu yang ingin menguasai Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi kemasyarakatan sepatutnya ikut berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saat ini, eranya perang energi, pangan dan air. Bangsa ini ingin dikuasai. Ada upaya pendudukan terhadap Indonesia oleh tangan-tangan tidak terlihat atau invisible hand,” kata Mayjen Agus.

Dahulu, kata Pangdam VII/Wirabuana, sebelum adanya teknologi digital, keluarga berperan dalam mengajarkan budi pekerti.

“Sekarang orangtua sibuk. Anak kecil sudah memegang handphone. Ini menjadi tantangan bagi para dai,” ujar jenderal bintang dua ini.

Upaya penguasaan terhadap Indonesia, kata Pangdam VII/Wirabuana, di antaranya melalui teknologi informasi.

“Masyarakat takjub pada sesuatu yang baru. Anak kita tidak mau lagi belajar mengaji atau belajar di rumah, tetapi bermedia sosial,” kata mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini.

Pangdam VII/Wirabuana berharap, LDII dapat bekerjasama dengan elemen yang memiliki kecintaan terhadap NKRI.

“Saya berharap, LDII sebagai masyarakat intelektual dalam dakwahnya merangkul pihak yang satu misi. Kita berhadapan dengan mereka yang keluar dari pakem kebersamaan dan toleransi,” kata perwira tinggi TNI AD ini.

LDII Dukung Website Bela Negara Kodam VII/Wirabuana

Selain itu, pihaknya mengajak LDII bekerjasama pada bidang informasi dan teknologi.

“Saya ucapkan terima kasih selama ini LDII sudah bekerjasama dengan Kodam VII Wirabuana. Di tahun 2017 ini, kita jalin kerjasama. Saya ajak LDII menjadi kontributor website bela negara Kodam VII Wirabuana. Mari penuhi dunia maya dengan konten positif dan nasionalisme,” ungkapnya.

LDII Kerjasama Kodam VII Wirabuana dan Tribun Timur

Sehubungan mendorong ketahanan informasi dalam rangka mendukung ketahanan nasional, DPW LDII Sulsel menggandeng harian Tribun Timur menggelar Pelatihan Humas dan IT.

Pelatihan ini didukung Kodam VII/Wirabuana.

Pelatihan digelar selama dua hari sejak Selasa (21/2/2017) hingga Rabu (22/2/2017).

Pada hari pertama, pelatihan dilaksanakan di Masjid Nurul Hakim, Jalan Urip Sumoharjo nomor 96 B, Makassar.

Adapun hari kedua, pelatihan dilaksanakan di gedung Tribun Timur, Jalan Cendrawasih nomor 430, Makassar.

Selama duahari pelatihan, peserta mendapat materi yang beragam, di antaranya media lama dan media baru, peran humas dalam meningkatkan citra organisasi, bela negara dalam perspektif media komunikasi, teknis menulis berita, teknik menulis feature, pemanfaatan media sosial dalam mendukung kinerja hubungan kemasyarakatan, fotografi jurnalistik.

Kodam VII/Wirabuana turut serta dalam pelatihan hubungan kemasyarakatan dan IT kerjasama DPW LDII Sulsel dan Tribun Timur ini.(*)