Ketua BPK RI Ajak Profesor Berpolitik
agar Profesor dan Doktor terlibat langsung dalam menentukan kebijakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Penulis: Hasrul | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr Harry Azhar Azis MA mengajak Profesor dan Doktor terjun ke dunia politik saat membawakan Kuliah Umum di Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (19/1/2017)
"Profesor dan Doktor harus masuk di dunia politik karena penentu kebijakan adalah anggota DPR dan para Menteri, untuk duduk di jabatan tersebut harus masuk di dunia politik," jelas Harry Azhar kepada sivitas UNM di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM.
Hal tersebut ditegaskan Harry Azhar agar Profesor dan Doktor terlibat langsung dalam menentukan kebijakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Meski saat ini perhatian pemerintah terhadap pendidikan sudah besar terlihat dari pengalokasian 20 persen dana dari APBN atau APBD untuk pendidikan.
Meski demikian berdasarkan data yang dirilis UNDP 2015 nilai human development indexs (HDI) Indonesia masih tergolong pada kelas middle HDI, lalu tahun 2014 Indonesia berada di urutan ke-110 dari 188 negara yang disurvei dengan skors 0.684 dan posisi tersebut tidak bergeser di Kawasan ASEAN.
Harry Azhar pun menginginkan agar anak bangsa yang memiliki kompetensi dan prestasi harus disekolahkan ke luar negeri dengan biaya sepenuhnya oleh negara agar pola pikir dan etos kerja berubah.
"LPDP saya yang perjuangkan saat itu, dan butuh perjuangan karena harus bertarung dengan Menteri Keuangan saat itu, saya minta Rp 2 triliun namun yang diterima hanya Rp 1 triliun, dan Alhamdulillah saat ini sudah anggaran tersendiri," ungkap Harry Azhar bercerita.
Harry Azhar melihat saat ini masih banyak anggota DPR dan Kepala daerah yang secara kualitas masih sangat rendah dan itu harus ditingkatkan sehingga peran perguruan tinggi sangat penting dalam mencerahkan masyarakat.
Pencerahan yang dimaksud iyalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pesta demokrasi agar memilih pemimpin yang memiliki kompetensi dan kapabilitas.
"Empat jenis opini yang diberikan BPK yaitu WTP, WDP, TMT dan TW dan ironinya biasanya yang dapat predikat TMT dan TW masih terpilih jika maju lagi ini bentuk ketidak pahaman masyarakat," ungkap Harry Azhar.
Jika diurut ibarat penilaian di kampus maka WTP mendapat nilai A, ADP nilai B, TMT nilai C dan TW nilai D dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP, kewajaran tersebut bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi.
"Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu indikator keberhasilan adalah jika laporan keuangan memperoleh opini WTP dari BPK," tegas Barry Azhar.
Sehingga dosen dan guru harus berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan untuk itu kesejahteraan dosen dan guru juga harus ditingkatkan.
"Yang dapat memperjuangkan hal tersebut iyalah para guru besar dan doktor yang menduduki jabatan strategis sebagai penentu kebijakan dan anggaran negara, "lanjutnya.(*)
