Gubernur Sulsel: Kita Tak Ikhlas Terima Limpahan Guru SMA dari 24 Kabupaten
Kewenangan yang diberikan pusat itu dikaji 12 tahun dan dirapatkan di level pusat.
Penulis: Thamzil Thahir | Editor: Mahyuddin
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk kali pertama, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (61), Sabtu (7/1/2017), bertatap muka dengan sekitar 1.300 kepala sekolah SMA/SMK se-Sulsel, Sabtu (7/1/2017).
Pertemuan yang digagas DInas Pendidikan Provinsi Sulsel ini dikemas dalam Rapat Koordinasi Kepala SMA/SMK, Pendidikan Kejuruan (PK) dan Pendidikan Kejuruan Luar Biasa (PKL) dan pengawas sekolah se-Sulsel.
Pertemuan di Phinisi Ballroom, Grand Clarion Hotel, Jl AP Pettarani No 3, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
Dalam sambutan tanpa teksnya, Gubernur menyebutkan, pelimpahan intitusi sekolah menengah atas dan kejuruan dari kabupaten/kota ke provinsi per Oktober 2016 lalu, adalah amanat undang-undang pendidikan, setelah pemberlakukan UU Otonomi Daerah (Otoda) 1999 silam.
Menurut doktor hukum pemerintahan ini, kewenangan itu sudah hampir dikaji 12 tahun dan dirapatkan di level pusat.
SMA yang sebelumnya memang berada di bawah provinsi, dilimpahkan ke kabupaten/kota setelah otonomi daerah, lalu dikembalikan lagi ke provinsi.
Perihal pengembalian kewenangan pendidikan menengah dan kejuruan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat dan ketatnya kebijakan restruktirisasi, Syahrul pun beretorika, "Sebenarnya kita tak ikhlas menerima, tapi karena ini amanat undang-undang, sebagai aparatur kami harus laksanakan," ujarnya.
Syahrul bicara panjang lebar, tentang tantangan dunia pendidikan di era digital.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi se Indonesia itu mengatakakn, peran guru dan tenaga kependidikan semakin vital dalam ikut meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.
Kapala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo menuturkan, awal
kuartak pertama ini, institusibya akan dihadapkan pada penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK yang digelar April 2017.
Selain tantangan menjaga mutu hasil ujian nasional di Sulsel, perubahan administrasi, dan penyesuaian atribut, lambang, persuratan, harus segera diselesaikan dalam tempo yang hampir bersamaan dengan UN.
