Ketua Bappilu PPP Sulsel Sebut Kubu Djan Faridz Abal-abal

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Bidang Politik dan Bappilu DPW PPP Sulsel, kubu Romahurmuziy, Rizal Syarifuddin, menyatakan, legalitas Negara terhadap keabsahan PPP hingga kini masih di pegang Muktamar Pondok Gede.

"Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Sekjend Arsul Sani sesuai SK Menkumham dan disahkan dengan fakta Muktamar serta mandat peserta Muktamar yang asli," ungkap Rizal, Minggu (27/11/2016).

Karena itu, tegas Rizal, PPP Sulsel kubu Romahurmuziy tetap keukeuh di bawah komando hasil Muktamar Pondok Gede, begitupun turunannya hingga Fraksi PPP DPRD kabupaten/kota.

"Kami telah melakukan evaluasi terhadap anggota Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/kota di Sulsel pada saat pelaksanaan Mukernas dan Bimteknas Oktober kemarin. Ada lima anggota Fraksi PPP di Sulsel yang tidak hadir tanpa ada pemberitahuan yang jelas," kata Rizal.

Karena itu, lanjut Rizal, dia pun mempernyatakan dasar dari pernyataan Sekretaris DPW PPP Sulsel, kubu Djan Faridz, Muhammad Nasrun, yang ingin mengevaluasi 70 legislator PPP di Sulsel.

"Pascaputusan PTUN, konsolidasi kami tetap berjalan, formatur berjalan seperti biasanya, masih menyisahkan lima Kabupaten/kota (Toraja, Toraja Utara, Lutra, Lutim, dan Kepulauan Selayar) yang belum menyelesaikan rapat formaturnya," jelas Rizal.

"Semua fraksi berkomunikasi dengan kami menyatakatan tetap di bawah koordinasi DPW Sulsel, Ketua HM Aras dan Asrul Makkaraus (sekretaris DPW PPP Sulsel kubu Romahurmuziy). Begitu pun DPC-DPC di daerah melaporkan tidak berpengaruh terhadap putusan PTUN kemarin," jelasnya.

Dengan kondisi demikian, kata Rizal, bisa dilihat bahwa PPP mana yang benar-benar sepenuhnya didukung oleh gress root ideologis PPP.

"Yang mana abal-abal? tentu membuat DPC tandingan dengan mengangkat ketua DPC yang tidak jelas darimana ujug-ujung menjadi ketua. Biarkan ummat yang menilai," kata Rizal.(*)