LBH APIK Sambangi Fraksi PPP Sulsel, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Kota Makassar menyambangi ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sulsel, Senin (24/10/2016).

Kunjungan itu bertujuan menyampaikan aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Direktur LBH APIK, Rosmiati Said, dalam kunjungannya menyatakan, RUU PKS itu harus segera disahkan agar menjadi payung hukum yang jelas terhadap penanganan kasus kejahatan seksual.

"Kedatangan kami disini untuk meminta dukungan kepada Fraksi PPP DPRD Sulsel mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah menjadi agenda Prolegnas 2016, untuk sementara masih ada tiga partai yang belum memberikan persetujuan terhadap RUU ini, Demokrat, PKS dan PPP," kata Rosmiati, Senin (24/10/2016).

"Kami berharap fraksi PPP menyampaikan hal ini kepada Fraksi PPP di DPR RI agar memberikan dukungan untuk agar segera dibentuk Panitia khusus (Pansus) agar RUU segera dibahas dan disahkan," tambah Rosmiati.

Rosmiati menambahkan, RUU ini berbeda dengan Undang-Undang yang telah ada seperti KUH Pidana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Poin-poin RUU ini ada tiga, yaitu Penanganan, Pencegahan, dan Pemulihan. RUU ini mengatur hal yang tidak diatur dalam KUHP dan UU KDRT," jelasnya.

"UU penghapusan kekerasan seksual ini berlaku umum dan fokusnnya pendampingan kepada korban," tambah lagi Rosmiati.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel Andi Nurhidayati berterimakasih kepada LBH APIK Kota Makassar yang telah menyampaikan aspirasinya.

"Insyaallah, harapan kita semua akan saya pelajari dan sampaikan ke Fraksi PPP DPR RI. Secara pribadi saya sangat mendukung agar RUU ini segera disahkan," ujar Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel ini.(*)