Berantas Pungli, MenPAN-RB Kunjungi 5 Unit Layanan Publik di Makassar
Asman berharap BKMPD Provinsi Sulsel bisa menjadi promotor, role model (panutan), dan contoh bagi provinsi-provinsi lain.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, ke Makassar, sepanjang Senin (17/10/2016) pagi hingga siang menggelar inspeksi mendadak (sidak) di lima unit layanan publik dari instansi berbeda di Makassar.
Politisi PAN dan mantan Wali Kota Batam (2001-2005) datang mendadak di tiga unit di Jl AP Pettarani; Kantor Samsat Sulsel, Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Makassar, dan kantor Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Mantan anggota Komisi XI (keuangan) DPR-RI ini juga meninjau langsung kantor Badan Kerjasama Penanaman Modal Daerah Sulsel di Jl Boulevard Panakkukang, layanan kantor Pelayanan Paspor Imigrasi Makassar di Jl Sultan Alauddin.
Sejatinya, menteri juga dijadwalkan meninaju layanan administrasi publik berbasis online di Kantor Camat Rappocini, Jl Teduh Bersinar. Hanya saja, selama empat jam Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI dan Camat Hamri Haiyya menunggu, menteri asal Minangkabau itu, tak kunjung datang.
Di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel yang telah berbasis digital. Salah satu inovasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) BKPMD Sulsel yaitu Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pelayanan Perijinan (SIMAP) yang bisa diakses http://p2tbkpmd.sulselprov.go.id/.
Sistem ini mengintegrasikan pelayanan perizinan, dari permohonan izin hingga izin tersebut terbit. "Saya bersyukur BKPMD Sulsel sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis internet," kata Asman saat berkunjung ke kantor BKPMD Sulsel, Jl Bougenville No 5, Makassar, Senin (17/10).
Ia didampingi Deputi Pelayanan Publik Kementrian PANRB Prof DR Diah Natalisa. Mereka diterima Kepala BKPMD Sulsel M Yamin didampingi Kepala UPT P2T BKMPD Sulsel Muh Said Wahab.
Asman berharap BKMPD Provinsi Sulsel bisa menjadi promotor, role model (panutan), dan contoh bagi provinsi-provinsi lain.
Didampingi Deputi Kemenpan RB Bidang Pelayanan Publik, Prof Diah Natalisa, menPAN-RB menemukan adanya selisih jumlah yang besar antara orang yang mengurus paspor yakni sekitar 300 orang perhari dengan kemampuan layanan yang hanya menyanggupi sekitar 170 orang saja.
