BREAKING NEWS - Aktivis Perempuan Maros Dilapor ke Polda Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Aktivis perempuan Maros, Tenri Pada AB, dilaporkan ke Polda Sulsel oleh seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fitra Indrawansyah.

Tenri dilapor dugaan penipuan pada tanggal 23 Juli 2016 dengan nomor TBL/407/VII/2016/SPKT Polda Sulsel. Hal tersebut dikatakan oleh Fitra saat menemui wartawan yang bertugas di Maros, Jumat (12/8/2016).

Fitra mengatakan, Tenri telah mempekerjakannya untuk mendata 3.500 ibu hamil, menyusui dan anak berumur dibawah dua tahun dengan nilai kontrak Rp 225 juta.

"Saya hanya pekerja saja. Dia (Tenri) mengaku CV yang digunakannya memenangkan tender program SMS Bunda itu, milik kakaknya. Sementara Tenri sebagai sekertaris," kata warga Tompobalang, Bontoala, Makassar ini.

Berdasarkan perjanjian kontrak yang telah ditandatanganinya, Fitra dan 20 anggotanya mulai mendata pada 10 April 2016 di 14 Kecamatan. 15 hari setelah pekerjaan rampung, pembayaran honor dilunasi oleh Tenri.

Namun setelah target terpenuhi, Tenri tidak mau membayarnya tanpa alasan. Beberapa kali dihubungi oleh Fitra, namun Tenri tetap mengulur waktu pembayaran sampai dilaporkannya.

"3500 terpenuhi. Saat kami menagih, Tenri selalu bilang, tunggu dulu. Tidak ada juga alasannya, kenapa tidak mau. Saya hubungi kakaknya, marah- marahji. Makanya saya lapor penipuan," katanya.

Saat mulai merekrut pekerja, Tenri mengaku program yang dijalankannya tersebut adalah milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Saya pernah tanyakan program itu ke BKKBN Provinsi, tapi orang disana bilang, tidak ada program begitu. Makanya kami merasa ditipu. Sepertinya ini proyek fiktif," ujarnya.

Tenri sudah dua kali dipanggil oleh penyidik Polda Sulsel untuk diperiksa sebagai saksi. Namun adik kandung dari seorang legislator Provinsi Sulsel ini sering mangkir.

Hingga berita diturunkan, belum ada klarifikasi lengkap dari Tenri Pada yang juga adik kandung dari Legislator Provinsi Sulsel, Irfan AB. (*)