Ini Rekomendasi Konferensi Jaringan Antariman Indonesia di Makassar
Konferensi difasilitatori Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei) Yogyakarta, LAPAR Sulsel, Oase Intim, dan Jalin Harmoni Su
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM- Konferensi Jaringan Antariman Indonesia (JAII) Regio Sulawesi berlangsung di Hotel Grand Wisata, Kota Makassar, Sulsel, 3-5 Agustus 2016.
Konferensi diinisiasi Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei) Yogyakarta, LAPAR Sulsel, Oase Intim, Jalin Harmoni Sulawesi Selatan, dan Forum Dialog Antarkita (Forlog) Sulawesi Selatan.
Tema konferensi: Agama-agama dan Kebudayaan di Sulawesi dalam Tantangan Relasi Kuasa Politik, Modal, dan Agama.
Diikuti 100 aktivis dari berbagai kalangan.
Ada pemuka agama (dari pelbagai agama), pejabat, akademisi, aktivis LSM, aparat penegak hukum, dan lainnya.
Mereka datang dari sejumlah kabupaten kota Sulawesi (Makassar, Poso, Gorontalo, Minahasa), perwakilan JAII Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTT, dan Papua.
"Dengan semangat kebersamaan dalam keragaman, dalam konferensi ini kami telah mendiskusikan serta merefleksikan beragam masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat bangsa kita," kata Ketua Panitia Christina Hutubessy, dalam siaran persnya kepada tribun-timur.com, Jumat (5/8/2016).
Problematika seperti maraknya perebutan sumber daya alam, masalah keamanan, dan hak asasi manusia (HAM), dan komersialisasi di bidang pendidikan, dan pendidikan alternatif sebagai peluang.
"Juga masalah kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, kuasa politik-modal-agama, yang terjadi di Sulawesi pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya."
JAII menilai bahwa persoalan tersebut masih menggejala dan mendesak untuk diatasi.
"Harus segera diatasi, baik oleh pemerintah (lokal maupun pusat), lembaga keagamaan, serta kalangan aktivis sosial, termasuk kami dari jaringan antariman."
Untuk itu, konferensi JAII Regio Sulawesi menyatakan sikap, berikut ini.
Konferensi ini merekomendasikan dan mendesak agar pemerintah, baik lokal maupun pusat, sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya, perlu menuntaskan pelbagai permasalahan tersebut secara berkeadilan, dengan mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan kelompok-kelompok rentan yang menjadi korban, sebagai prioritas agenda.
Konferensi juga merekomendasikan agar lembaga-lembaga keagamaan dan aktivis sosial, termasuk jaringan antariman, perlu aktif mendorong pemerintah dan menjadikan penuntasan pelbagai permasalahan dalam pelbagai isu di atas secara berkeadilan dan berpihak pada korban sebagai agenda utama. (*)
