Pemkab Sidrap Gagal Raih WTP, Ini Penyebabnya

Pemkab Sidrap belum menemukan data-data yang diinginkan BPK dimuat dalam LKPD itu.

Pemkab Sidrap Gagal Raih WTP, Ini Penyebabnya
TRIBUN TIMUR/MUH HASIM ARFAH
Bupati Sidrap Rusdi Masse (kiri) 

TRIBUNSIDRAP.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap gagal meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyebabnya, bukan lagi karena pelaporan aset sekolah, melainkan soal pelaporan aset biaya pemeliharaan jalan.

"Seharusnya di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 itu, biaya pemeliharaan aset jalan, sejak 2001-2015 dimasukkan dalam laporan," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, Abdul Majid, Rabu (1/6/2016)

Ia menambahkan, pihaknya juga belum menemukan data-data yang diinginkan BPK dimuat dalam LKPD itu.

"Kalau tidak salah, nilainya berkisar Rp16 miliar. Kita baru mengupayakan mendapatkan data-data itu," kata Majid.

Ia menyebutkan, pihaknya selama ini hanya menyebutkan realisasi kegiatan, pemeliharaan jalan hanya dituliskan tersebar, tidak dirinci per ruas.

Kepala BPK RI Sulsel, Andi Lologau, mengatakan, LKPD tahun 2015 Sidrap itu sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan.

Dia berharap, pengecualiaan itu bisa diatasi tahun depan.

Ia menuturkan, tahun ini ada tujuh daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil meraih opini WTP.

Daerah peraih opini WTP itu yakni Kota Makassar, Bantaeng, Soppeng, Bulukumba, Wajo, Palopo, dan Pangkep.(*)

Penulis: St. Fathin Hamidah
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved