Siapa yang Bebaskan Sandera 10 WNI? Megawati: Wong Dibayar Kok

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan.

[Baca juga: Siapa Sesungguhnya yang Bebaskan Sandera 10 WNI?]

Menurut mantan Presiden RI itu, sepuluh sandera WNI bebas dari tangan Abu Sayyaf berkat uang tebusan.

"Situ kok ngurusin sandera, wong sandera sudah ada yang ngurusi, mending ngurusi ibu-ibu bidan ini. Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar, kok," kata Megawati dalam sebuah diskusi berjudul "Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT" di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Saat itu hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Mega enggan menjawab saat ditanya lebih rinci soal uang tebusan untuk membebaskan sepuluh WNI dari Abu Sayyaf.

Megawati justru bergegas menuju mobil.

Pratikno senada dengan Megawati. Ia memilih menyerahkan masalah pembebasan WNI dari Abu Sayyaf kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Itu urusannya Bu Menlu-lah, coba kalian tanya saja sama Bu Menlu, intinya dari pemerintah sudah melakukan diplomasi secara optimal," ujar Pratikno dari dalam mobilnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo berencana berdiskusi dengan Malaysia dan Filipina perihal pembebasan empat sandera asal Indonesia.

Apalagi, sebelumnya saat bertemu di Istana Bogor, Jokowi menginstruksikan penjagaan keamanan wilayah laut dilakukan bersama Malaysia dan Filipina, dimana Abu Sayyaf kerap melakukan serangan.

Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjelaskan saat ditanya uang tebusan untuk sepuluh WNI yang disandera Abu Sayyaf.

"Saya enggak mau menduga-duga," ujar Luhut.

Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah membayar sepeser pun kepada kelompok Abu Sayyaf untuk kebebasan 10 WNI yang disandera.

"Ya, itu urusan perusahaan, saya enggak ingin berkomentar soal itu," ujar Luhut.

Sebelumnya, Eddy Mulya yang menjabat sebagai Minister Counsellor, Koordinator Fungsi Politik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, mengatakan bahwa bebasnya 10 WNI itu bukan karena uang tebusan yang telah dibayar.