HPPMI Maros Temukan Dana Hibah Rp 51 juta Tidak Jelas Peruntukannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (HPPMI) komisariat UMI berdemo di depan Kantor DPRD Maros, Jl Lanto Dg Passewang Maros, Senin (18/4/2016).

Puluhan mahasiswa tersebut mempertanyakan transparansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam menyalurkan dana hibah tahun 2016 sebesar Rp 7,6 miliar ke organisasi kepemudaan (OKP) dan Organisasi masyarakat (Ormas).

Koordinator aksi Wildan Mukhallad BPKD Maros tidak transparansi saat mengucurkan dana hibah kepada OKP dan Ormas. Pasalnya, sejumlah ormas dan OKP yang menerima dana hibah itu tidak jelas.

"Kami pertanyakan, apa persayaratannya sehingga Ormas dan OKP yang tidak jelas dapat hibah. Banyak penerima yang tidak jelas kedudukannya dan keaktifan organisasi tapi menerima hibah tersebut," ujarnya.

Mahasiswa telah meminta dokumen verifikasi mengenai dana hibah itu, namun BPKD tidak mau memberikannya.

Berdasarkan hal itu, pendemo mendesak Bupati Maros, Hatta Rahman dan DPRD Maros untuk meninjau dan mengevaluasi kembali mengenai pembagian dana hibah tersebut.

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah OKP di Maros yang mendapat dana hibah sebanyak 21 OKP atau Rp 406 juta.

"Tapi setelah kami menelusuri, ternyata 21 OKP ini hanya menerima dana sebesar Rp 355 juta. Jadi kami temukan ada selisih Rpb51 juta. Yang jadi pertanyaan, kemana selisih ini," katanya.

Puluhan organisasi mendapat dana hibah diantaranya PMI cabang Maros, KNPI Maros, Apdesi dan KPU Maros.