Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov

Menteri KKP Susi Pudjiastuti berhak mencabut izin lokasi, meski sebelumnya dikeluarkan oleh Ahok sebagai kepala daerah.

Karena itulah, Riza menegaskan, kewenangan tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

Pasalnya, hal tersebut bukanlah berasal dari interpretasi hukum yang berbeda antara pusat dan daerah.

Saat ini, proses hukum reklamasi sampai pada pembahasan Raperda Raperda Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Namun, DPRD DKI memutuskan menghentikan pembahasan tersebut hingga 2019 mendatang, berdasarkan hasil rapat pimpinan.

Lahan Reklamasi Milik Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Ferry Mursyidan Baldan, menganggap tidak ada masalah serius soal reklamasi di Jakarta. Soal reklamasi menjadi ramai dibicarakan karena ditunggangi unsur politik menjelang Pilkada DKI 2017.

"Semua pihak tinggal duduk bersama saja, soal reklamasi sudah jelas diatur undang-undang bahwa lahan reklamasi adalah milik negara," kata Ferry usai meresmikan galeri tata ruang dan pertanahan di kantor Bappeprov Jatim di Surabaya, Sabtu (9/4/2016).

Baca juga: [Walhi Desak Presiden Hentikan Proyek Reklamasi, Termasuk CPI di Makassar]

[ACC: KPK Harus Proaktif Usut Proyek Reklamasi di Makassar]

Hanya saja, suasana di Jakarta saat ini menurut Ferry, sedang memanas menjelang Pilgub DKI 2017. Jadi menurut dia isu reklamasi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang pihak lain.

"Karena suasananya memanas, jadi orang tidak bisa berpikir jernih," tambahnya.

Menurut Ferry, tanah reklamasi menurut undang-undang adalah milik negara. Badan usaha atau perseorangan boleh melakukan reklamasi, asalkan tujuan dan manfaatnya sesuai dan dibenarkan.

"Namun yang punya tetap negara, yang membangun hanya punya hak memanfaatkan saja," ujarnya.

Pro kontra reklamasi sedang menjadi pembicaraan publik di Jakarta, menyusul rencana reklamasi 17 pulau di sekitar Jakarta oleh sejumlah pengembang.