Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ranperda Bupati Gowa Jadi Raja

Kader IMM: Sebaiknya Bupati Gowa Berbagi Peran dengan Raja Bukan Kudeta

Raja atau ratu merupakan simbol dari monarki absolut

Penulis: Thamzil Thahir | Editor: Suryana Anas
zoom-inlihat foto Kader IMM: Sebaiknya Bupati Gowa Berbagi Peran dengan Raja Bukan Kudeta
dok tribun-Timur/fb
Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IMM) Indonesia, Razikin Juraid.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Razikin Juraid, Mantan Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Selatan dan Mahasiswa Pascasarjan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia ikut menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Daerah (LAD) Gowa.

Berikut tulisannya seperti yang diterima Tribun Timur, Sabtu (26/3/2016).

Raja atau ratu merupakan simbol dari monarki absolut, jabatan raja merupakan jabatan yang diperoleh berdasarkan darah atau keturunan dan kekuasaannya bersifat absolut.

Sementara bupati merupakan jabatan politik yang diperoleh dari mekanisme demokrasi dan untuk menggabungkan keduanya merupakan sesuatu pekerjaan diluar akal sehat, tapi kalau keduanya berdampingan sangat mungkin.

Contoh misalnya, kita bisa lihat dan belajar dari negara lain seperti di Inggris, peran raja atau ratu di bidang politik diperkecil, sedangkan kekuasaan perdana menteri diperbesar.

Raja atau ratu diberikan kekuasaan yang bersifat simbolis untuk menghormati kedudukan mereka yang istimewa di dalam masyarakat yang merupakan warisan masa lalu.

Saya pikir keberadaan raja-raja Nusantara sekarang ini sebetulnya sudah bagus dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi kecuali Jogya kesultanan Jogyakarta yang menyatukan raja sekaligus pemimpin politik, itupun sempat mau diatur ulang dulu pada zaman Presiden SBY.

Keadaan berbeda yang dipertengkarkan hari-hari di Kabupaten Gowa, menurut saya, apabila seorang raja yang berkeinginan memperluas kekuasaannya dengan secara sekaligus dengan memangku jabatan kekuasaan absolut (raja) dan kekuasaan politik (bupati) masih dapat dimaklumi, meskipun juga tidak mungkin terjadi karena bertentangan prinsip-prinsip demokrasi dan demokratisasi yang telah kita sepakati.

Anehnya, seorang Bupati malah yang berkeinginan jadi raja, tambah kacau cara berpikirnya.

Menurut saya, sebaiknya Bupati mengajak Raja Gowa untuk berbagi peran membangun daerah. Bupati menjalankan tugas pemerintahan, raja bertugas menjaga warisan sejarah, kebudayaan dan adat istiadat. Bukan “berkelahi” untuk saling meniadakan.

Uraian singkat tersebut adalah pandangan saya mengenai polemik ranperda yang hari-hari ini diributkan di Kabupaten Gowa.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved