Sulsel Tak Masuk 10 Terbaik, Dedi Sarankan Pemprov Berbenah, 'Masalah Urgent'
Akuntabilitas Pemprov Sulsel tidak masuk 10 provinsi terbaik di Indonesia.
TRIBUN-TIMUR.COM- Direktur Eksekutif PT Duta Politik Indonesia (DPI) Dedi Alamsyah Mannaroi menyarankan Pemerintah Provinsi Sulsel berbenah dalam hal pengelolaan pemerintahan.
Saran Dedi terkait rapor Pemprov Sulsel yang dilansir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.
Akuntabilitas kinerja Pemprov Sulsel tidak masuk 10 provinsi terbaik di Indonesia.
"Permasalahan yang urgent di Sulsel, kurang transparannya Pemprov dalam mengelola pemerintahan," kata Dedi kepada tribun-timur.com, Rabu (16/3/2016).
Dedi mengaku sempat kaget mengetahui rapor, tersebut.
"Wah, posisi Sulsel bukan 5 besar atau 10 besar. Padahal kan SYL komandannya gubernur se-Indonesia (ketua APPSI)," kata Dedi.
Sebagai peneliti dan konsultan politik di Sulsel, Dedi menyarankan pula bakal kontestan Pilgub Sulsel memerhatikan rapor "merah" itu
"PR buat para bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, itu masalah yang urgent," ujar Dedi.
Sebelumnya, tribun-timur.com, mengabarkan nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Sulsel predikat CC, angkanya 56,25, urutan 22 dari 34 provinsi di Indonesia.
Lebih tinggi kinerja Pemprov Sulawesi Tengah, urutan 16 dengan angka 60.85 : B
Kabar tersebut mengundang komentar netizen di jejaring media sosial.
Mereka mempertanyakan arti predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sulsel bawah kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, lima kali berturut-turut meraih WTP.
Predikat yang selama ini didengung-dengungkan Syahrul, apalagi aneka penghargaan.
Baca juga: Sulsel Raih Predikat WTP, Syahrul: Ini yang Kelima Kali Berturut-turut