DPRD Gowa Nilai Pemerintah Kurang Sosialisasi Soal KIS

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Banyaknya keluhan warga Gowa yang tidak bisa lagi menggunakan KTP dan KK untuk mendapatkan kesehatan gratis, membuat anggota DPRD Gowa, menilai pemerintah kurang melakukan sosialisasi.

Sekretaris Komisi IV, Muhammad Fitriady, mengatakan, banyak warga kaget dan kesulitan setelah program jaminan kesehatan gratis dari pemerintah beralih ke penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Kita anggap pemerintah pusat memang kurang sosialisasi tentang KIS ini. Masih banyak warga yang mengandalkan KTP dan KK atau jamkesda/jamkesmas mereka untuk berobat. Tapi terpaksa pulang karena tidak bisa membayar akibat tidak berlaku lagi, " katanya, Kamis (14/1/2016).

Apalagi, lanjut legislator PKS ini, pendataan KIS di Gowa masih belum maksimal.

"Makanya waktu rapat dengar pendapat dengan Dinkes dan Dinsos, kita usulkan ke pemerintah untuk membuat kebijakan tersendiri di RSUD, seperti tetap memberlakukan Jamkesda/Jamkesmas hingga enam bulan sampai masyarakat melengkapi data apakah menjadi peserta BPJS atau KIS," katanya lagi.

Dan menurut Fitriady, dinas terkait akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah.

Sementara itu, Direktur RSUD Syekh Yusuf, dr. Salahuddin menjelaskan, jika pada dasarnya rumah sakit tetap menerima pasien rujukan dari puskesmas yang mwnggunakan jamkesda dan jamkesmas.

"Sebenarnya kalau ada pasien yang datang, selama dia terdaftar di database BPJS, bisa ditangani. Makanya kalau ada keluarga miskin yang belum didaftar segera daftar. Karena masih ada kurang lebih 30 ribu lagi BPJS yang tersedia," ujarnya.