DPRD Gowa Tarik Ulur Bahas KUA - PPAS Dengan Eksekutif
Menurut Wakil Ketua DPRD 1 ini, dokumen yang diserahkan hanya berisikan total anggaran masing-masing SKPD. Tanpa ada dokumen penunjang seperti rincian
Penulis: Waode Nurmin | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KPPS ) APBD 2016 masih tarik ulur antara legislator dan eksekutif.
Pasalnya pihak badan anggaran (Banggar) DPRD Gowa, masih menunggu eksekutif untuk menyerahkan dokumen rincian anggaran.
"Kita masih menunggu rincian anggaran untuk prioritas kegiatan. Tapi eksekutif belum juga menyerahkan itu. Kalau tidak ada itu apa yang mau dibahas, " ujar Koordinator Banggar, Hamli Halim, Rabu (25/11).
Menurut Wakil Ketua DPRD 1 ini, dokumen yang diserahkan hanya berisikan total anggaran masing-masing SKPD. Tanpa ada dokumen penunjang seperti rincian.
Sementara, menurut Hamli, sesuai aturan dalam pembahasan sebelumnya, rincian tersebut wajib ada.
"Kalau tidak ada rincian anggaran, bagaimana kita tahu apakah anggaran itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bukannya mereka sudah ekspose anggaran, kenapa tidak dimasukkan, apa ada yang mau disembunyikan. Ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memang tidak siap, " ujarnya.
Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Muchlis, mengaku memang tidak melampirkan rincian prioritas kegiatan yang diminta banggar.
"Rincian itu bukan merupakan keharusan walaupun dalam pelaksanaan tahun lalu dilakukan. Rincian prioritas kegiatan itu akan terekap secara otomatis saat pengesahan APBD," katanya.
Lebih lanjut, Muchlis menyebutkan TAPD saat ini tengah menyelesaikan syarat yang diminta dan akan selesai dalam waktu dua hari ke depan.